Bisnis.com, CIREBON - Kabupaten Cirebon genap berusia 541 tahun. Sejumlah permasalahan krusial belum mampu diselesaikan oleh pemerintah daerah di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Tengah ini.
Beragam masalah krusial yang dialami di Kabupaten Cirebon di antaranya, masih tingginya pengangguran dan kemiskinan; ratusan kilometer jalan rusak; anggaran pembangunan minim; hingga sulitnya berinvestasi.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 90.118 (8,11) warga Kabupaten Cirebon dari total angkatan kerja 1.110.529 jiwa merupakan pengangguran terbuka.
Jumlah pengangguran di Kabupaten Cirebon memang masih tinggi. Namun, angka tersebut menurun dibandingkan periode 2021 yang mencapai 11,3 persen.
Penurunan angka tersebut lantaran pandemi Covid-19 dan mulai berdiri perusahaan yang bisa menyerap tenaga kerja lokal lebih besar.
Kemudian infrastruktur, BPS mencatat sepanjang 197 kilometer jalan status kabupaten di Kabupaten Cirebon dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut belum diperbaiki oleh pemerintah.
Sementara, panjang jalan dengan kondisi mantap mencapai 1.043,3 kilometer.
Lalu, belanja pegawai masih menjadi jenis belanja yang paling dominan dalam menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Berdasarkan catatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, jumlah anggaran untuk belanja daerah pada 2023 sebanyak Rp3,58 triliun.
Dari angka tersebut, belanja pegawai mendominasi sebesar Rp1,73 triliun. Sementara, anggaran untuk belanja barang dan jasa hanya Rp855,5 miliar serta anggaran belanja bantuan sosial Rp10,9 miliar.
Tahun ini pun, Kabupaten Cirebon kembali mengalami defisit lantaran pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sebesar Rp3,486 triliun.
Masuknya Kabupaten Cirebon ke dalam Kawasan Metropolitan Rebana masih membuat Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap, pada 2023 wilayahnya menjadi daerah tujuan utama investasi.
Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTMSP) Kabupaten Cirebon, nilai investasi tahun lalu hanya Rp4 triliun.
Selama ini banyak investor dan masyarakat yang menuding proses penerbitan izin rumit dan memakan waktu lama.
Padahal, DPMPTSP Kabupaten Cirebon sudah menerapkan perizinan online dan izin tersebut bisa kelar hanya dalam waktu satu hari.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyebutkan permasalahan krusial yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah infrastruktur, terutama jalan.
“Pembangunan infrastruktur terhambat karena adanya pandemi Covid-19. Sebagian anggaran yang dimiliki dialokasikan untuk penanganan wabah tersebut,” kata Imron.
Imron menuturkan, dalam sisa masa jabatannya ini, ia bakal mempercepat ketertinggalan pembangunan infrastruktur.
Kabupaten Cirebon, kata Imron, merupakan bagian dari Kawasan Metropolitan Rebana atau pusat perekonomian baru di tanah air.
“Kesiapan infrastruktur juga bakal menunjang percepatan kemajuan Kawasan Metropolitan Rebana. Mudah-mudahan bisa segera tercapai,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
