Bisnis.com, PURWAKARTA - Ikhtiar Pemkab Purwakarta di sektor kesehatan berbuah penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Pasalnya, pemerintahan di daerah ini berhasil mendorong kepesertaan warga untuk ikut asuransi kesehatan sesuai arahan pusat.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengungkapkan, merujuk dari terget Universal Health Coverage (UHC) kepesertaan asuransi kesehatan untuk wilayahnya itu harus 95 persen dari jumlah penduduk yang ada.
"Alhamdulillah, hingga Maret 2023 ini sebanyak 980.645 orang atau 97,28 persen dari jumlah penduduk Purwakarta sudah tercover BPJS kesehatan," ujar Anne dalam keterangannya, Selasa (14/3/2023).
Anne mengklaim, tingginya kepesertaan warganya untuk ikut BPJS kesehatan ini juga karena memang selama ini pemerintahannya turut konsen mendorong masyarakat yang belum tercover asuransi kesehatan. Bahkan, khusus warga kurang mampu pemerintah daerah punya program kesehatan gratis bagi masyarakat.
Yakni, dengan memfasilitasi masyarakat yang belum tercover asuransi kesehatan supaya bisa menjadi peserta BPJS. Dalam hal ini, kata dia, pemkab membayarkan premi BPJS mereka menggunakan anggaran pemerintah, khususnya bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.
"Ini salah satu ikhtiar kami di sektor kesehatan. Caranya dengan membantu membayarkan premi bagi warga yang belum ikut kepesertaan atau tercover BPJS," kata dia.
Anne menegaskan terkait angka kepesertaan BPJS yang mencapai saat ini telah mencapai 97,28 persen itu, merupakan akumulasi dari merupakan jumlah penduduk Purwakarta yang telah tercatat sebagai peserta jaminan kesehatan. Dengan kata lain, tidak semuanya dibiayai oleh pemerintah, melainkan ada juga yang dibiayai swasta dan kepesertaan mandiri.
"Untuk kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat yang berasal dari Penerima Bantuan Iuran melalui pendanaan APBD/Jamkesda (PBI APBD) jumlahnya sebanyak 89.702 orang, lain-lainnya berasal dari PBI APBN, PPU, PBPU dan iuran BP atau bukan pekerja," tambah dia. (K60)
