Bisnis.com, SUMEDANG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bagikan cara Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencegah korupsi dengan memanfaatkan disrupsi digital di hadapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) di acara West Java Digital Services International Festival, Kamis (22/12/2022).
Kang Emil, sapaan akrabnya mengatakan, dalam era disrupsi digital ini pihaknya memang mencegah perilaku korupsi pejabat menggunakan sejumlah inovasi digitalisasi.
"Kami juga memberantas korupsi juga dengan teknologi, mungkin ini menjadi interest pak Luhut, ada satu aplikasi namanya Sapa Warga, aplikasi gubernur dengan RW, jumlahnya 50 ribuan, caranya pakai aplikasi," jelas dia.
Aplikasi tersebut kata Kang Emil dimanfaatkan pihaknya untuk mendistribusikan bantuan sosial (Bansos) Covid-19. Dan satu daerah yang bisa clean and clear untuk mengunggah data by name by addres adalah Kabupaten Sumedang.
"Pada saat Covid-19 harus bansos, ada satu daerah di Jawa Barat bersih by name by address menggunakan aplikasi ini untuk mendaftarkan yang dibutuhkan tanpa salah-salah dibanding lainnya, dan daerah itu adalah Kabupaten Sumedang, diapresiasi KPK sebagai kabupaten yang paling bersih, paling cepat mengajukan data by name by addres sementara daerah lain kocar kacir karena harus manual. Inilah contoh memberantas korupsi, mempercepat proses kemanusiaan melalui aspek yang namanya digital," ungkapnya.
Selain Aplikasi Sapa Warga, pihaknya juga memberantas korupsi dengan Sistem Merit. Sistem tersebut diklaimnya, bisa menghindarkan praktik jual beli jabatan yang kerap menyandung kepala daerah.
"Berikutnya, kami memberantas korupsi, ada dua-tiga kepala daerah kita yang tertangkap KPK karena jual beli jabatan, lurah, camat, kepala dinas, kami berantas dengan sebuah aplikasi yang disebut sistem Merit, pemetaan talenta PNS Jawa Barat, setiap hari, PNS dinilai oleh atasan, kolega dan bawahan," jelasnya.
Dengan sistem ini juga, lanjut Kang Emil, tidak ada lagi orang-orang tidak berkapasitas memaksa diri naik jadi pejabat, atau bahkan ada oknum yang menitipkan nama untuk menjabat posisi tertentu di pemerintahan.
"Tidak lagi kami ditelpon diminta oleh pihak tertentu untuk mempromosikan yang sebenarnya tidak laik dipromosikan," jelasnya.
Kemudian, pihaknya juga sudah menerapkan tanda tangan elektronik, Sehingga 11 ribuan pejabat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa mempercepat proses birokrasi dan pembangunan di Jawa Barat.
"Kami juga sudah tidak lagi menggunakan tanda tangan basah, 11 ribu pejabat di lingkungan Pemprov Jabar tanda tangan sudah elektronik dan ini mempercepat proses pembangunan yang ada di Jawa Barat," jelasnya.
Ia pun mengajak kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut untuk menggunakan political will dalam membangun pelayanan digital di daerahnya.
"Kuncinya ada di kemauan, selama ada kemauan pasti ada jalan," tandasnya. (K34)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
