Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan bantuan tidak terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar yang akan digunakan untuk kebutuhan masa tanggap darurat pascagempa bumi di Cianjur.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan BTT senilai Rp20 miliar sudah disiapkan pihaknya untuk masa tanggap darurat.
Selain dana dari provinsi, Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan komitmen bantuan rehabilitasi kerusakan rumah saat mengunjungi lokasi gempa bumi di Cianjur, Selasa (22/11/2022).
Presiden memastikan akan memberikan bantuan Rp50 juta bagi warga yang rumahnya rusak berat, Rp20 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp10 juta untuk kerusakan bangunan ringan.
"[Komitmen] Bantuan ini akan terus kita sosialisasikan, untuk rehabilitasi rumah korban dananya APBN yang berada di BNPB,” katanya di Bandung, Rabu (23/11/2022).
Pihaknya juga sudah membelanjakan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk membeli kebutuhan logistik bagi ribuan korban yang berada di pengungsian. Dari hasil pemantauan di lapangan, warga saat ini membutuhkan bantuan untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat darurat.
“Ada yang butuh selimut, terpal, kemudian kalau makanan dapur umum. Kemudian juga makanan bayi, popok, obat-obatan karena ISPA sudah mulai meninggi statistiknya, obat sakit kepala parasetamol, kita siapkan,” ujarnya.
Menurutnya bantuan tersebut dibutuhkan mayoritas korban yang saat ini berada di pengungsian. Pemprov Jabar akan memaksimalkan bantuan begitu BMKG menyatakan gempa susulan tidak akan terjadi lagi di Cianjur.
Ridwan Kamil sendiri pada Selasa (22/11/2022) menyempatkan diri berkeliling meninjau sejumlah titik lokasi yang terdampak gempa berkekuatan 5,6 M tersebut.
Dari hasil penyisiran pihaknya menemukan warga ternyata berinisiatif berada di pusat pengungsian skala besar dan skala komunal. “Tidak semua warga ingin ngungsi ke skala besar, jadi ada dinamika itu. Apapun pilihan dua-duanya kita akomodir, kita cari solusinya,” katanya.
Pihaknya juga sudah menginstruksikan agar seluruh organisasi perangkat daerah untuk menjadi bapak asuh di setiap kecamatan. Bapak asuh disini artinya dinas diminta mendirikan posko dan bertangung jawab pada pemenuhan kebutuhan pengungsi.
“Hari ini sudah saya putuskan setiap Kecamatan punya bapak asuh dinas-dinas dari Pemprov, jadi satu kecamatan akan ada dua dinas, dipimpin para kepala dinas untuk bertanggung jawab mengurus semua urusan kebutuhan warga di Kecamatan yang jumlahnya 12 yang terdampak, itu cara kongkrit kita,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
