Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong dua bank perkreditan rakyat (BPR) milik pemerintah di wilayahnya mampu berkontribusi penuh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon Kabul Setiawan mengatakan dua BPR yakni Bank Kabupaten Cirebon (BKC) dan Bank Cirebon Jabar (BCJ).
Kedua BPR tersebut, kata Kabul, merupakan hasil likuidasi atau penggabungan dari 17 BPR yang ada di Kabupaten Cirebon.
"Dua BPR ini dalam kondisi sehat. Sebelumnya kan BUMD, sekarang kedua BPR itu menjadi perseroda, artinya ada peningkatan dan harus berkontribusi penuh terhadap PAD," kata Kabul di Kabupaten Cirebon, Senin (22/8/2022).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 'tidak sehat' di wilayah Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan (Ciayumajakuning) untuk melakukan merger.
Kepala OJK Cirebon Fredly Nasution mengatakan, BPR yang harus melakukan merger lantaran sudah memberikan sinyal menambah kekuatan pelayanan dan permodalan.
"Ada satu BPR yang sudah mengajukan kepada kami untuk melakukan merger. Percuma terlalu banyak karena secara keuangan tidak sehat," kata Fredly.
Berdasarkan data dari OJK Cirebon, jumlah BPR di wilayah Ciayumajakuning saat ini mencapai 20. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 merupakan pemerintah daerah dan 12 lainnya dimiliki pihak swasta.
Fredly menyebutkan, jumlah BPR di Ciayumajakuning terus mengalami pengurangan. Pada 2015, jumlah tersebut sebanyak 49. Namun, sampai saat ini hanya tersisa 20.
"Terlalu banyak. Dilakukan karena merger bisa memberikan pengawasan secara efektif. Pemberlakuan merger membuat dari sisi aset bertambah meskipun jumlah berkurang," kata Fredly.
Meskipun begitu, keberadaan BPR di Ciayumajakuning masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat. Tercatat, sebanyak 43 kredit di bank tersebut untuk kebutuhan konsumtif.
BPR diminta melakukan merger seiring dengan tenggat kewajiban modal inti minimum yang semakin dekat.
Kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat tertuang dalam POJK Nomor 5/POJK.03/20215. Modal inti minimum BPR ditetapkan sebesar Rp6 miliar wajib dipenuhi paling lambat 31 Desember 2024.
Merger biasanya dilakukan antar BPR yang dimiliki oleh pemegang saham sama. Di samping itu, beberapa BPR juga diketahui mengakuisisi BPR lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
