Bisnis.com, CIREBON - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon mengharapkan adanya corporate social responsibility (CSR) untuk perbaikan sekolah dasar yang mengalami kerusakan.
Hal tersebut karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi memberikan bantuan anggaran untuk perbaikan infrastruktur sekolah tersebut.
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (PSD) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Herri Purnama mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya melakukan pertemuan dengan pemerintah provinsi untuk mengkonfirmasi soal bantuan anggaran perbaikan sekolah.
"Bantuan anggaran dari pemerintah provinsi itu biasanya mengcover 10 sampai 15 persen dari setiap unit sekolah rusak yang diperbaiki. Kami meminta CSR untuk bantu perbaikan sekolah," kata Herri di Kabupaten Cirebon, Senin (27/6/2022).
Herri mengatakan, Kabupaten Cirebon hanya memiliki anggaran Rp14 miliar. Sementara, dari 920 SD yang ada, 300 unit dalam kondisi rusak ringan hingga berat.
Akibat minimnya jumlah anggaran dari Dinas Pendidikan, upaya perbaikan sekolah hanya bisa dilakukan secara bertahap.
"Sangat tidak maksimal, apalagi ada sekolah yang kerap mengalami kerusakan, terutama di wilayah kebencanaan seperti Desa Gunungsari, Kecamatan Waled," kata Herri.
Menurut Herri, apabila sekolah dalam kondisi rusak tidak diperbaiki, dikhawatirkan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Beberapa kali kejadian terjadi hingga merugikan peserta didik.
"Dengan kondisi sekolah yang baik maka secara psikis peserta didik dapat belajar dengan baik, jadi kami harap ada dukungan lebih, baik dari pemda, pemerintah pusat maupun pihak swasta untuk turut serta berpartisipasi terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Cirebon, katanya.
