Bisnis.com, BANDUNG - Aktivis 98 Bandung menilai tidak ada urgensi atau hal mendesak yang mengharuskan konstitusi kembali diganti soal pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut merespons wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.
Juru Bicara Aktivis 98 Bandung Yhodisman Soratha mengatakan pihaknya menduga ada agenda melanggengkan kekuasaan rezim Jokowi yang terus dihembuskan oleh orang-orang di lingkaran istana.
"Kita tidak melihat ada urgensi dalam hal ini [perpanjangan masa jabatan presiden], malah kita balik lagi ke masa lalu [98]." jelas dia, di Bandung, Rabu (30/3/2022).
Dengan tidak adanya urgensi tersebut, ia menduga ada agenda lain yang hanya akan menguntungkan segelintir elite politik dan oligarki di lingkungan istana.
"Kita melihat ini muncul dari lingkungan istana, perpanjangan masa jabatan ini siapa sih yang bakal untung? hanya segelintir saja," jelasnya.
Ia mengiventarisasi daftar alibi yang dimunculkan oleh pemerintah untuk memaksakan perpanjangan periode jabatan presiden Jokowi yang harus berhenti pada 2024 dan tidak boleh mencalonkan lagi jika merujuk pada konstitusi yang berlaku saat ini.
Pertama, alasan untuk menyukseskan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN). Alasan tersebut dengan mudah dapat dibantah lantaran PSN sejatinya adalah proyek yang pastinya dilanjutkan oleh regenerasi kepemimpinan nantinya karena sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang negara.
"Saya lihat presiden SBY saja walaupun 2009 masih mendominasi pemilih, tapi dia tidak memaksakan kehendak untuk melanjutkan dengan mengakali publik," jelas dia.
Selanjutnya ada alibi pandemi Covid-19 dan juga pemanfaatan dana alokasi Pemilu untuk pemulihan ekonomi. "Kalau alasannya itu, sudah jelas bisa dibantahkan karena Pilkada kemarin masa pandemi sukses kok, dan gelaran pemilu juga justru memutar roda perekonomian di bawah," jelasnya.
Selanjutnya ada masalah proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Menurutnya, jika ini sudah ditetapkan, maka presiden selanjutnya tinggal melanjutkan saja.
"Jadi harusnya lingkaran SBY menyemai ke regenerasi presiden selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan, bukan malah ngotot melanggengkan kekuasaan." jelas dia.
Sementara itu, anggota Aktivis 98 Bandung Juandi menilai upaya ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap reformasi. Pasalnya pembatasan kekuasaan adalah hasil dari reformasi dimana rakyat bersama mahasiswa turun ke jalan untuk menggulingkan kekuasaan Presiden ke-2, Soeharto.
"Ini kan kita malah mundur, reformasi itu terjadi karena kita ingin ada regenerasi kepemimpinan yang akan melahirkan harapan baru di pemerintahan, ini malah mengulangi lagi," jelas dia.
Ia juga menambahkan, jika saja ini terjadi, maka kultur politik di Indonesia bisa saja berubah. Sehingga, seharusnya semua paham agenda ini jangan terus dipaksakan karena akan berdampak cukup besar terhadap kehidupan politik di Indonesia.
"Kita aktivis 98 pun mengamati ada upaya-upaya untuk memengaruhi publik agar kekuasaan ini langgeng," jelasnya.
Upaya-upaya dari pemerintah untuk melancarkan niatnya ini salah satunya adalah dengan melakukan mobilisasi pejabat, dari pusat hingga kepala desa.
"Bentuk mobilisasi yang eksplisit itu dalam Silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang akhirnya merencanakan mendeklarasikan Jokowi 3 Periode," jelas dia.
Ini menjadi langkah besar pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan, dari mulai tingkat pejabat tinggi hingga akar rumput, yakni kepala desa.
"Kebayang kan gimana ini direncanakan dengan matang oleh istana, ini kembali ke pemerintahan 98," jelasnya. (K34)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
