Bisnis.com, CIREBON - Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengaku sudah mendesak Dinas Sosial (Dinsos) untuk melakukan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTK). Hal tersebut karena ada ribuan pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga menerima bantuan sosial.
"PNS harus mempunyai rasa malu jika sampai menerima Bansos. Karena PNS tidak layak mendapatkan Bansos yang diperuntukan bagi warga miskin," kata Imron di Kabupaten Cirebon, Selasa (30/11/2021).
Imron mengatakan kalau ia belum mendapatkan informasi pasti jumlah PNS yang menerima bantuan sosial. Hal tersebut karena belum adanya pemutakhiran data oleh dinas terkait.
Menurut Imron, PNS seharusnya memprioritaskan warga miskin untuk menerima bantuan, bukan sebaliknya. "Saya setuju jika nama-nama PNS yang menerima Bansos dipublikasikan atau dipajang ditempat umum agar malu dan jadi pelajaran bagi PNS lainnya," katanya.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Bisnis.com per Selasa (23/11/2021), jumlah PNS di Kabupaten Cirebon yang masuk ke dalam kategori miskin sebanyak 2.103. Sementara, untuk anggota Polri 278, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) 5.
Kemudian, pegawai BUMN sebanyak 603, dokter 33, dosen 107, dan pegawai kontruksi 133.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Iis Krisnandar membenarkan ribuan kepala keluarga (KK) tersebut masuk ke dalam DTKS dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial (Kemensos).
Namun, lanjut Iis, pihaknya belum bisa memastikan ribuan orang tersebut menerima bantuan sosial. Menurutnya perlu dilakukan verifikasi dan validasi ulang.
"Kami akan telusuri, karena banyak pns/polri masuk ke dalam DTKS. Cuma menerima bansos atau tidaknya perlu konfirmasi, takutnya ada kekeliruan," kata Iis.
