278 Polisi di Kabupaten Cirebon Masuk DTKS, Ini Jawaban Kapolresta

Arif mengatakan, dari 278 anggota kepolisian yang masuk ke dalam DTKS tersebut tidak semuanya berdinas di Polresta Cirebon. Namun, data itu berdasarkan domisili.
Ilustrasi/Antara
Ilustrasi/Antara

Bisnis.com, CIREBON - Sebanyak 278 anggota kepolisian di Kabupaten Cirebon masuk ke dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau kategori warga miskin penerima bantuan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon Kombes Arif Budiman mengatakan pihaknya langsung melakukan penelusuran terkait data tersebut.

"Dari hasil penelusuran, tidak ada satupun anggota Polri yang ang menerima bantuan, karena tidak ada yang terkonfirmasi dan terverifikasi untuk diusulkan sebagai penerima bantuan dari DTKS," kata Arif di Kabupaten Cirebon, Senin (29/11/2021).

Arif mengatakan, dari 278 anggota kepolisian yang masuk ke dalam DTKS tersebut tidak semuanya berdinas di Polresta Cirebon. Namun, data itu berdasarkan domisili.

Pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Cirebon, lanjut Arif, saat ini mulai melakukan penelurusan terkait penyusunan DTKS tersebut. Hal ini karena verifikasi dan validasi data bersifat pengusulan.

"Masuknya anggota Polri, DPRD, ASN, dan kuwu murni karena kealpaan atau unsur kesengajaan ataupun dikarenakan hal-hal lainnya, akan ditelusuri. Karena sebelum data penerima bantuan masuk harus diverifikasi dan dicek untuk memastikan," katanya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Bisnis.com per Selasa (23/11/2021), jumlah PNS di Kabupaten Cirebon yang masuk ke dalam kategori miskin sebanyak 2.103. Sementara, untuk anggota Polri 278, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) 5.

Kemudian, pegawai BUMN sebanyak 603, dokter 33, dosen 107, dan pegawai kontruksi 133.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Iis Krisnandar membenarkan ribuan kepala keluarga (KK) tersebut masuk ke dalam DTKS dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial (Kemensos).

Namun, lanjut Iis, pihaknya belum bisa memastikan ribuan orang tersebut menerima bantuan sosial. Menurutnya perlu dilakukan verifikasi dan validasi ulang.

"Kami akan telusuri, karena banyak pns/polri masuk ke dalam DTKS. Cuma menerima bansos atau tidaknya perlu konfirmasi, takutnya ada kekeliruan," kata Iis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper