Bisnis.com, BANDUNG — Menteri Investasi Indonesia & Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki iklim berusaha bagi UMKM yang terlihat dari skor starting business mencapai 81,22.
Pemerintah berupaya menggabungkan proses pendaftaran perizinan yang berbeda sehingga dapat memangkas waktu yakni dengan menetapkan Undang-undang Cipta Kerja dan turunannya yang melakukan terobosan dalam pengurusan perizinan.
Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meluncurkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem online single submission (OSS) berbasis risiko. Sistem ini memudahkan para pengusaha untuk mendapatkan perizinan secara cepat, efektif, dan efisien.
“Di dalam sistem ini bagi usaha mikro dan kecil (UMK) dengan Risiko Rendah diberikan kemudahan berupa perizinan tunggal, yaitu NIB berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH). Fasilitas perizinan tunggal harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi usaha mikro dan kecil yang ingin naik kelas. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan sehingga UMK dapat meningkatkan usahanya,” ungkap Bahlil dalam sambutan di acara peringatan Bulan Mutu Nasional (BMN) 2021 di Trans Luxury Hotel, Bandung, Rabu (3/11/2021).
Kolaborasi seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sangat penting untuk suksesnya sistem ini karena pada prinsipnya sistem ini terbuka.
“Pada kesempatan ini saya ingin meminta BSN, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat segera mengambil peran demi kesuksesan program ini. BSN dapat mengambil peran melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan melakukan pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi para pelaku UMK untuk mampu meningkatkan kualitas produknya termasuk pembiayaan sumber daya lain yang diperlukan sehingga produk UMK tersebut mampu bersaing di pasar global,” papar Bahlil.
Menurut Bahlil, memberikan kemudahkan perizinan usaha disamping dapat meningkatkan usaha pelaku UMK, juga dapat mendorong menciptakan lapangan kerja, mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara temasuk pendapatan daerah.
Selain itu, perbaikan sistem kemudahan perizinan berusaha juga dapat memberikan pandangan calon investor atau image bagi Indonesia sebagai negara yang ramah bagi investasi. Hal ini akan berkontribusi pada Ease of Doing Business (EODB) Indonesia.
Dengan demikian Bahlil berharap dengan keterlibatan seluruh pihak termasuk BSN maka dapat mendukung upaya-upaya kita menuju Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh, melalui penerapan standar dan penilaian kesesuaian.
