Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Wali Kota Cimahi Nonaktif Ajay Priatna Diminta Bayar Uang Pengganti Rp7 Miliar

Menurut JPU KPK dalam tuntutannya, Ajay diminta membayar uang pengganti itu dalam kurun waktu satu bulan. Jika tidak bisa, JPU berhak menyita harta benda Ajay untuk dilelang hingga sesuai nilai uang pengganti tersebut.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 12 Agustus 2021  |  19:20 WIB
Wali Kota Cimahi Nonaktif Ajay Priatna Diminta Bayar Uang Pengganti Rp7 Miliar
rnTersangka Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna - Antara
Bagikan

Bisnis.com, BANDUNG - Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay M Priatna oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta membayar uang pengganti sebesar Rp7 miliar lebih, selain juga dituntut tujuh tahun penjara.

JPU KPK Budi Nugraha mengatakan uang pengganti sejumlah Rp7 miliar lebih itu diketahui merupakan hasil dari pemberian suap kepada Ajay yang dilakukan secara bertahap.

"Fakta di persidangan sesuai dengan barang bukti, sesuai pembuktian unsur dakwaan, keseluruhan uang yang diperoleh sebesar Rp7 miliar lebih," kata JPU KPK, di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/8/2021).

Menurut JPU KPK dalam tuntutannya, Ajay diminta membayar uang pengganti itu dalam kurun waktu satu bulan. Jika tidak bisa, JPU berhak menyita harta benda Ajay untuk dilelang hingga sesuai nilai uang pengganti tersebut.

"Apabila tidak mempunyai harta mencukupi, maka dipidana tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok," kata jaksa.

Sebelumnya, JPU KPK menuntut majelis hakim agar memberikan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan kepada Wali Kota Cimahi yang terpilih sejak 2017 tersebut.

Selain itu, Ajay juga dituntut untuk tidak bisa mencalonkan diri untuk menjadi pejabat, seperti kepala daerah selama lima tahun setelah menjalani masa hukumannya.

Ajay dinilai oleh JPU KPK terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima suap sesuai dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

cimahi

Sumber : Antara

Editor : Ajijah
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
back to top To top