Bisnis.com, PURWAKARTA – Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal, kendati 12 organisasi perangkat daerah (OPD) menerapkan Work From Home (WFH) karena di lingkungan dinas tersebut ada pegawai yang terkonfirmasi positif.
“Ada 12 dinas yang terpaksa harus menerapkan WFH hingga 50 persen pegawainya. Tapi kami pastikan, pelayanan kepada masyarakat masih berjalan normal,” ujar Anne, Minggu (27/6/2021).
Anne menjelaskan, akhir-akhir ini kasus penyebaran Covid-19 di wilayahnya cenderung meningkat. Termasuk di lingkungan pemerintahan. Makanya, untuk saat ini pihaknya pun hanya bisa berkoordinasi dengan semua OPD secara virtual.
“Harus tetap semangat dalam melayani masyarakat Purwakarta. Tetap jaga kondisi agar tetap sehat, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan,” pesan Anne kepada para pegawainya.
Akhir pekan kemarin, jajarannya juga menggelar rapat pimpinan terkait Work From Home (WFH) secara virtual. NampakAnne memimpin rapat melalui aplikasi zoom meeting dari rumah dinas Bupati Purwakarta di komplek Pemkab Purwakarta.
Dalam agenda tersebut juga dikemukakan, sehubungan dengan semakin meningkatnya angka yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Purwakarta, khususnya beberapa OPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk melakukan pelayanan publik, maka rapat pimpinan ini dilaksanakan secara virtual.
Selain itu, pihaknya pun mengabarkan jika rumah sakit di Kabupaten Purwakarta sudah mengalami kepadatan. Oleh karena itu, rumah sakit hanya dikhususkan bagi orang-orang yang mengalami penyakit dengan gejala berat saja.
Pesan lain yang disampaikannya, yakni Surat Edaran dari Menteri PAN-RB, bahwa jika ada Dinas atau OPD yang ASN-nya terkonfirmasi positif Covid-19 maka harus melakukan WFH paling sedikit 50 persen pegawai. Jika yang terkonfirmasi berupa klaster, maka harus melakukan WFH sebanyak 75 persen.
“Hal ini tentunya akan berdampak pada pelayanan publik, khususnya pada OPD-OPD yang melakukan pelayanan publik secara langsung seperti Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan PB, dan OPD lainnya, maka diperlukan beberapa langkah strategis,” tambah dia.
Ia juga mengimbau kepada seluruh OPD yang memiliki agenda pada pekan ini untuk di-reschedule, karena tidak diperbolehkan ada kegiatan terlebih dahulu dan tidak diperkenankan mengundang massa lebih dari 30 orang.
“Alternatif lain yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing OPD yaitu rapat secara virtual, dan dilakukan penyemprotan disinfektan pada jangka waktu 1-2 minggu ini,” pungkasnya. (K60)
