Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mal Pelayanan Publik Garut Segera Dibangun, DED Sudah Masuk Tahap Lelang

Eko mengatakan, sebelum masuk tahap lelang DED, tim dari DPMPT sudah melakukan studi banding ke daerah yang sudah memiliki MPP, yakni Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Badung, Bali.
Ilustrasi/Antara
Ilustrasi/Antara

Bisnis.com, GARUT- Pemerintah Kabupaten Garut merencanakan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada 2022. Progres pembangunan tersebut, saat ini sudah memasuki tahap lelang detail engineering design (DED).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut Eko Yulianto mengatakan lelang tersebut dimulai pada Rabu (16/5/2021) ini. Tempat tersebut rencananya akan memiliki tiga lantai.

"Berdasarkan rencana, MPP ini bakal dibangun di sekitar simpang lima. Sesuai intruksi dari bupati, anggaran yang diperlukan untuk pembangunan sebesar Rp15 miliar," kata Eko saat dihubungi Bisnis.com, Rabu (16/6/2021).

Eko mengatakan, sebelum masuk tahap lelang DED, tim dari DPMPT sudah melakukan studi banding ke daerah yang sudah memiliki MPP, yakni Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Badung, Bali.

Setelah lelang DED, pada 2022 Pemerintah Kabupaten Garut pun bakal langsung melakukan lelang fisik dan memulai pembangunan.

"Mudah-mudahan tidak ada refocusing anggaran, sehingga pembangunan berjalan lancar. Nantinya pun bisa memudahkan masyarakat untuk proses perizinan," kata Eko.

Warga Cikajang Garut, Isep Heri mengatakan, kalau ia mengeluhkan layanan perizinan. Keluhan yang dirasakan olehnya, mulai dari proses rumit, kesulitan persyaratan, hingga lamanya izin tersebut diterbitkan.

"Terutama kalau izin teknis ke dinas terkait, bisa berbulan-bulan. Adanya mall pelayanan publik, diharapkan bisa memudahkan karena cukup datang ke satu tempat saja," kata Isep.

Sebelumnya, sebanyak 38 bupati dan wali kota menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Selasa (2/3/2021).

Tjahjo mengatakan dengan berdirinya MPP di kabupaten dan kota, maka masyarakat tidak perlu repot mengurus banyak hal. Hal administrasi hingga perizinan berusaha, bisa dilakukan dalam satu tempat.

“Melalui MPP yang telah dipersiapkan, setidaknya harus mampu mendukung kegiatan pemerintah dari fungsi ekonomi, terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya izin-izin usaha untuk menggerakkan ekonomi nasional," kata Tjahjo.

Pembangunan MPP, merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dia menuturkan, pengelolaan MPP dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper