Bisnis.com, PURWAKARTA – Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menuturkan pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan penyerapan anggaran daerah tahun ini. Anne merilis, hingga Mei ini serapan APBD Purwakarta telah mencapai 20,20 persen.
“Hasil rapat percepatan realisasi APBD sudah lebih dari 20 persen. Alhamdulillah, angka penyerapan ini juga diapresiasi Pak Menteri Dalam Negeri,” ujar Anne kepada Bisnis.com, Rabu (26/5/2021).
Anne mengklaim, sejauh ini penyerapan atau realisasi belanja daerah yang bersumber dari APBD 2021 di wilayahnya cenderung sudah cukup baik. Pihaknya pun meyakini, hingga Juni mendatang penyerapan anggaran bisa di angka 30 persen.
Anne menjelaskan, besaran APBD Purwakarta tahun 2021 ditetapkan Rp2,3 triliun. Sejauh ini, serapan anggaran di masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga sudah berjalan cukup baik.
Menurut Anne, dengan kondisi pandemi seperti ini angka penyerapan sebesar 20,20 persen hingga Mei ini bisa dibilang cukup baik.
“Memang bisa juga dikatakan rendah jika dibanding tahun sebelumnya, atau sebelum pandemi. Karena, penyerapannya pun rendah. Kenapa? Karena anggarannya fokus untuk penanggulangan Covid-19, “ jelas dia.
Anne tak menampik, dalam proses penyerapan anggaran di masa pandemic seperti ini terdapat beberapa kendala. Misalnya, proses lelang yang bersumber dari dana transfer dan bantuan provinsi masih berproses sehingga penyerapannya masih belum maksimal.
“Kemudian, proses pencairan untuk kegiatan yang sudah berjalan, itu masih tahap pencairan uang muka. Secara umum, itu menjadi beberapa kendalanya,” kata Anne.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha menambahkan berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya memang biasanya anggaran ini akan mulai terserap maksimal pada bulan triwulan ke empat.
Pihaknya optimistis, realisasi serapan APBD tersebut bisa mencapai lebih dari 80 persen hingga akhir tahun nanti.
“Kalau bicara realisasi, itu biasanya di angka 87-90 persen. Kalau 100 persen pasti tak mungkin karena ada saja sisa-sisa anggaran yang tidak terserap,” ujar Norman.
Norman menambahkan, dalam perumusan APBD 2021, penanganan Covid-19 memang masih menjadi prioritas utama. Tapi, fokus yang lain juga tetap rencanakan seperti penanganan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan sebagainya sesuai arahan dari pusat.
Norman pun tak menampik, jika wabah Covid ini cukup mengganggu sistem keuangan di setiap pemerintahan daerah sehingga banyak yang berubah dalam sistem keuangan daerah.
Menurut dia, kondisi ini tak hanya terjadi di tingkat kabupaten, melainkan juga sama dialami oleh pemerintahan provinsi dan pusat.
Terkait total anggaran yang dialihkan untuk penanganan covid-19, itu angkanya mencapai 8 persen dari total dana alokasi umum (DAU). Anggaran tersebut, merupakan akumulasi dari pergeseran program kegiatan di semua OPD yang ada.
Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah percepatan penyerapan APBD Tahun 2021 dengan fokus mengatasi pandemi Covid-19, termasuk di dalamnya juga mendorong pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik di daerah.
Pemerintah pusat juga meminta kepada daerah untuk melakukan penanganan pandemi Covid-19 secara serius, termasuk upaya pemulihan ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi. Salah satunya, dengan mengambil langkah atau strategi percepatan penyerapan pendapatan dan belanja daerah. (K60)
