Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemkab Cirebon Tingkatkan Perlindungan Bagi Calon Pekerja Migran

Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan diseminasi dalam upaya peningkatan dan perlindungan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Apita Tower, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Rabu (7/4/2021).
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com 07 April 2021  |  17:23 WIB
Ilustrasi - Bisnis
Ilustrasi - Bisnis

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan diseminasi dalam upaya peningkatan dan perlindungan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Apita Tower, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Rabu (7/4/2021).

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan upaya perlindungan kepada PMI ini sudah diatur dalam Undang-undang (UU) nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

"PMI ini harus dilindungi mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, atau pun sesudah bekerja. Melalui diseminasi ini, perlindungan akan dimulai dari tingkat desa," kata Imron di Kabupaten Cirebon, Rabu (7/4/2021).

Imron menyebutkan, Kabupaten Cirebon merupakan daerah kantong PMI terbanyak kedua di Jawa Barat, di bawah Kabupaten Indramayu. Tercatat, pada 2019 jumlah warga yang berangkat menjadi PMI sebanyak 9.931 orang.

Sedangkan hingga akhir 2020, jumlah PMI di Kabupaten Cirebon yang berangkat menurun menjadi 2.803 orang. "Hal tersebut karena adanya pandemi Covid-19, di mana negara tujuan melarang adanya kedatangan warga asing," kata Imron.

Melalui diseminasi ini pun, kata Imron, pemerintah desa/kecamatan diminta melakukan penguatan kompetensi bagi calon PMI. Sehingga nantinya, pekerja tersebut bisa berangkat secara legal.

Selain itu, pemerintah desa/kecamatan harus menyediakan informasi ketenagakerjaan dan layanan migrasi di tingkat desa.

"Nantinya, masyarakat yang akan berangkat ke negara tujuan bisa tahu bagaimana kondisi di sana, hak serta kewajiban setelah bekerja. Jadi nantinya, tidak lagi ada masalah yang menimpa PMI," katanya.

Imron pun mengimbau, kepada calon PMI harus mampu memilih jasa penyalur tenaga kerja yang legal, nantinya bila terjadi permasalahan, pemerintah bisa melakukan upaya pertolongan.

Sepanjang 2021, kata Imron, terjadi 15 kasus yang menimpa PMI asal Kabupaten Cirebon. Permasalahan tersebut terjadi karena hilang kontak, kekerasan fisik/verbal, hingga gaji tidak dibayarkan.

"Kalau PMI berangkat secara ilegal, pemerintah akan sulit melakukan pelacakan. Pahami semuanya sebelum berangkat," katanya. (K45)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

cirebon
Editor : Ajijah

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top