Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Duh! 11 Persen Lebih Warga Kabupaten Cirebon Masuk Kategori Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon selama pandemi Covid-19 mencapai lebih dari angka 102.000 jiwa.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com 03 Maret 2021  |  20:27 WIB
Ilustrasi - Antara
Ilustrasi - Antara

Bisnis.com, CIREBON - Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon selama pandemi Covid-19 mencapai lebih dari angka 102.000 jiwa.

Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptangsih menyebutkan jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan sebelum adanya pandemi Covid-19. Sebelumnya atau pada 2019, warga miskin di Kabupaten Cirebon hanya sebanyak 93.000 jiwa.

Ia menambahkan, perlu ada upaya kerja keras untuk menekan angka kemiskinan tersebut, melalui program-program untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberian bantuan sosial.

"Penambahan yang cukup banyak ini, membuat pihaknya perlu melakukan upaya penekanan angka kemiskinan tersebut," kata Wakil Bupati Cirebon yang akrab disapa Ayu di Kabupaten Cirebon, Rabu (3/3/2021).

"Upaya penekanan angka kemiskinan ini akan dilakukan juga dari Pronangkis, berupa rogram-program dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon," ungkap Ayu.

Ia mengatakan, terkait permasalahan itu Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat.

Nantinya, bakal dilakukan jemput bola di mana setiap warga miskin yang ingin mengikuti program dari pemerintah cukup program pelatihan di desa mereka masing-masing.

"Kalau dilakukan di BLK, anak-anak yang jauh kan butuh transport. Kasihan. Anggarannya terbatas," ujar Ayu.

Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala mengatakan dari 2,2 juta jiwa di Kabupaten Cirebon, selama pandemi ini 11,24 persen di antaranya masuk ke dalam kategori warga miskin.

Penyebab angka kemiskinan meningkat, kata Hendra, lantaran banyak pekerja di pabrik yang terkena PHK dan sebagian lagi terpaksa berhenti menjalani usahanya masing-masing.

"Nanti perusahan yang membutuhkan kualifikasi kompetensi apa, kita latih masyarakatnya, kita siapkan SDM-nya. Kalau Jaminan Pengaman Sosial (JKS), itu ada di Dinsos. Tapi dari SDM-nya kita coba berikan pelatihan-pelatihan kerja melalui Disnakertrans," katanya. (K45)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

cirebon
Editor : Ajijah

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top