Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Majalengka, mengaku tidak akan kembali mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 pada 2021.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, Gandan Purwana, mengatakan, tidak ada lagi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk keperluan bansos kepada masyarakat.
"Mudah-mudahan covid reda dan masyarakat bisa beraktivitas kembali membangun ekonominya seperti biasa lewat kreativitasnya seperti sebelumnya,” kata Gandan di Kabupaten Majalengka, Minggu (6/12/2020).
Pada 2020 ini, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengalokasikan anggaran sebesar Rp33 miliar untuk 22.000 kepala keluarga (KK), masing-masing mendapatkan Rp500.000.
Bantuan tersebut diberikan langsung, kepada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi atau pun pusat.
"Bantuan kami salurkan dalam bentuk uang, ini dinilai lebih efektif dan tidak repot harus belanja melalui pihak ke tiga. Selain itu, dana pun disalurkan langsung melalui bank sesuai nama dan alamat,” kata Gandana.
Selain bantuan dari pemerintah, sebanyak 139.000 KK di Kabupaten Majalengka pun mendapatkan bansos dari Kementerian Sosial. Bantuan tersebut berdasarkan validasi data.
Sementara, dari pemerintah pusat, pada 2021 akan kembali mengalokasikan anggaran untuk program bansos bagi masyarakat terdampak covid-19. Besar anggarab tersebut yakni Rp408,8 triliun.
Daftar bansos atau BLT yang dilanjutkan pada 2021:
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
Kepesertaan PKH akan diperluas dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM. Anggaran PKH pada 2021 ditetapkan sebesar Rp30,4 triliun.
2. Program Sembako/BPNT
Pada 2021, kepesertaan KPM ditetapkan sebesar 18.5 juta KPM. Dimana indeks Program Sembako/BPNT ditingkatkan dari Rp150 ribu/KPM/bulan menjadi Rp200 ribu/KPM/bulan. Anggaran Program Sembako/BPNT tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp44,7 triliun.
3. Bansos Tunai
Kemensos akan melanjutkan Bansos Tunai untuk 10 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu/KPM pada 2021. Untuk periode Januari hingga Juni 2021, Kemensos menyiapkan anggaran sebesar Rp12 triliun.
4. PBI-JKN
Pemerintah juga melanjutkan program PBI-JKN, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk 96,8 juta jiwa.
5. Kartu Prakerja
Head of Communication PMO Kartu Prakerja Louisa Tahutu mengatakan gelombang 11 Kartu Prakerja kemungkinan akan menjadi gelombang terakhir pada tahun ini.
Namun, pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2021, sehingga bagi masyarakat yang berminat bergabung dapat melakukan pendaftaran pada 2021.
Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan penerima Program Kartu Prakerja hingga saat ini mencapai 5,9 juta orang dari total 43 juta pendaftar.(K45)
