Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DKI Tarik Rem Darurat, Bagaimana PSBB Proporsional Bodebek?

Gugus Tugas Jabar memastikan kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang memutuskan akan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum dibahas secara khusus.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 10 September 2020  |  14:28 WIB
Ilustrasi - Bisnis
Ilustrasi - Bisnis

Bisnis.com, BANDUNG — Gugus Tugas Jabar memastikan kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang memutuskan akan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum dibahas secara khusus.

Sekretaris Gugus Tugas Jabar Daud Ahmad mengatakan keputusan PSSB oleh Anies Baswedan baru diumumkan pada Rabu (9/9) malam. Sementara Gugus Tugas Jabar sebelumnya baru selesai menggelar rapat perkembangan terakhir penanganan Covid-19 di siang hari.

“Jadi gugus tugas belum update, kita rapat siang, Pak Anies mengumumkan malam,” katanya kepada Bisnis, Rabu (10/9).

Untuk Bodebek sendiri, Daud memastikan keputusan terakhir menetapkan kawasan yang berbatasan langsung dengan DKI tersebut masih menerapkan PSBB Proporsional hingga 29 september mendatang. “Dalam PSBB proporsional ini Pak Gubernur menekankan pembatasan sosial dilakukan secara mikro dan komunitas,” tuturnya.

Apakah nanti PSBB proporsional ini akan berubah menjadi PSBB, Daud memastikan usulan tersebut datang dari daerah di Bodebek kepada Gubernur Jabar. Usulan ini nantinya akan dibahas apakah disetujui atau akan tetap PSBB proporsional.

“PSBB Proporsional itu kan ada zona-zona, nanti bupati wali kota apakah akan menyesuaikan [DKI], ini kita bisa memutuskan,” katanya.

Sejauh ini PSBB proporsional di Bodebek khususnya di Kota Bogor dinilai berhasil. Daud menunjuk apresiasi Gubernur pada penerapan jam malam di Kota Bogor yang berhasil mengembalikan status zona merah di sana ke oranye. “Pak Gubernur juga menekankan pada bupati wali kota lain agar soal keberhasilan Kota Bogor ini,” kata Daud.

Dari komunikasi pihaknya dengan Wali Kota Bogor Bima Arya, keputusan DKI diapresiasi oleh wilayah penyangga tersebut. Namun keputusan apakah PSBB proporsional akan beralih pada PSBB akan berangkat dari usulan daerah ke provinsi. “Biasanya pak Gubernur langsung vicon sama kepala daerah, tapi sampai siang ini belum ada,” ujarnya.

Daud juga memastikan dari perjalanan penanganan Covid-19, khusus untuk Bodebek, Jawa Barat selalu berkaca pada keputusan DKI. "Selama itu baik, kita akan bercermin ke sana," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Jabar Ridwan Kamil mengatakan dari hasil rapat pihaknya dengan Gugus Tugas di Kabupaten/Kota ada penurunan kasus positif di Kota Bogor yang kemungkinan imbas positif dari jam malam dan penerapan pembatasan sosial berskala mikro kecil.

“Manajemen jam malam dan PSBMK kelihatannya memiliki pengaruh positif,” katanya di Makodam III Siliwangi, Bandung, Rabu (9/9).

Menurutnya dengan keberhasilan ini, pihaknya menyarankan pada daerah yang memiliki angka kenaikan Covid-19 tinggi bisa menerapkan kebijakan yang sama dengan yang sudah dilakukan Pemkot Bogor. “Gugus Tugas Jabar merekomendasikan kepada tempat yang kenaikannya tinggi melakukan pola yang sama,” tuturnya.

Ridwan Kamil melansir kasus Covid-19 di Jawa Barat pekan terakhir ini menunjukan angka naik turun. Pekan ini tren kasus tengah naik karena ada dua klaster baru dari rumah tangga dan industri yang sedang diteliti pihaknya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemprov jabar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : Ajijah
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top