Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jadi Primadona Investasi, Ridwan Kamil Minta Kebijakan Pusat Berpihak ke Jabar

Ridwan Kamil mengklaim bahwa akan ada 60.000 lowongan pekerjaan yang hadir sebagai kompensasi hilangnya pekerjaan karena pandemi Covid-19.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 13 Agustus 2020  |  13:27 WIB
Gubernur Jabar Ridwan Kamil ditemani Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Bupati Subang Ruhimat saat penandatanganan pembangunan pabrik Meiloon di Subang belum lama ini. - Istimewa
Gubernur Jabar Ridwan Kamil ditemani Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Bupati Subang Ruhimat saat penandatanganan pembangunan pabrik Meiloon di Subang belum lama ini. - Istimewa

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap pemerintah pusat terus memberikan kemudahan agar Jawa Barat bisa mempertahankan predikat primadona investasi yang sudah diraih selama paruh pertama tahun 2020.

Ridwan Kamil mengklaim bahwa akan ada 60.000 lowongan pekerjaan yang hadir sebagai kompensasi hilangnya pekerjaan karena pandemi Covid-19. Menurutnya hadirnya investasi di Jawa Barat merupakan realisasi dari komitmen investasi yang datang ketika safari bisnis tahun lalu ke negara-negara sumber investasi.

Selain harus secara proaktif untuk menindaklanjuti komitmen yang ada, Emil menyebut pemerintah pusat harus memberikan kemudahan investasi, terutama dari negara lain untuk masuk. "Dengan demikian akan mendorong perekonomian daerah dan menyerap tenaga kerja," katanya, Kamis (13/8/2020).

Emil berharap adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menarik investasi. "Saya yakin kalau ini berhasil, ekonomi di Jawa Barat bisa melompat dan kalau bisa meningkat tentu akan mengerek naik pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Ia menegaskan bahwa menarik investasi asing tidak semudah membalikkan telapak tangan karena Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain. Oleh karenanya perlu kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya pemerintah pusat memberikan insentif fiskal, sedangkan pemerintah daerah memberikan kemudahan seperti lahan dan tenaga kerja. Dengan demikian investasi yang masuk akan mendorong perekonomian dan menyerap banyak tenaga kerja.

Ridwan mengaku ada beberapa wilayah di Jawa Barat yang juga turut menjadi tujuan investasi asing, antara lain Karawang, Cikarang, dan Bekasi. “Target Jabar untuk investasi masuk tahun ini adalah sebesar Rp107 triliun untuk seluruh tahun 2020. Untuk memenuhi target itu, kami akan melakukan strategi jemput bola ke investor dari negara-negara lain,” katanya.

Ia berharap investasi tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan Jabar dan ekonomi nasional, tetapi juga menjadi peluang penyerapan tenaga kerja sebagai solusi usai banyak warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid 19.

Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jawa Barat menempati peringkat pertama realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp57,9 triliun. Investasi tersebut juga berdampak kepada serapan tenaga kerja di Jawa Barat.

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengapresiasi upaya pemerintah Jawa Barat dalam menjemput investasi untuk bisa direalisasikan di daerahnya. Ia juga sangat mendukung pemerintah daerah yang memiliki komitmen tinggi pada kemudahan investasi. “Komitmen Pemprov Jawa Barat di bawah nahkoda Kang Emil investasi itu penting. Pemimpin pro investasi adalah pemimpin masa sekarang dan masa depan,” katanya.

Walau demikian, BKPM juga mengakui terjadinya penurunan realisasi investasi sepanjang kuartal II 2020 sebesar 3,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan realisasi investasi yang cukup dalam sebesar 8,9 persen juga terjadi jika dibandingkan kuartal I tahun 2020.

Pada kuartal II tahun 2020, investasi asing (penanaman modal asing/PMA) mencapai Rp97,6 triliun. Sementara investasi dalam negeri (penanaman modal dalam negeri/PMDN) pada kuartal II 2020 tercatat sebesar Rp94,3 triliun. "Capaian ini sudah lebih rendah dari ekspektasi BKPM, karena kami targetkan sekitar Rp 200 triliun (kuartal II)," ujar Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Menyikapi hal ini, Bahlil bertindak proaktif mengejar investor yang telah menyatakan komitmennya dan berkomunikasi dengan mereka untuk mengetahui hambatan yang dihadapi investor. Saat ini, BKPM telah memiliki Tim Mawar, tim khusus yang dibentuk secara khusus untuk menggaet investor. "Tim Mawar mengikuti per hari, menanyakan tiap hari ke investor dan meyakinkan mereka," kata Bahlil.

BKPM juga akan memfasilitasi permintaan investor jika mereka serius merealisasikan komitmennya. Terkait insentif fiskal, misalnya, investor baik yang baru mau datang maupun yang sudah datang sering menanyakan mengenai insentif pajak ke BKPM.

Dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2019, kewenangan pemberian insentif fiskal sudah beralih dari Kementerian Keuangan ke BKPM. Aturan tersebut membuat pemberian insentif fiskal bisa dilakuan lebih cepat. "BKPM tidak perlu lagi berlama-lama memutuskan pemberian insentif fiskal selama memenuhi kaidah yang diminta dalam Peraturan Menteri Keuangan," tutup Bahlil.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

investasi pemprov jabar
Editor : Ajijah
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top