Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) agar bisa dipasarkan ke seluruh pelosok Jabar.
Atalia Ridwan Kamil mengatakan upaya ini dilakukan guna meningkatkan eksistensi pelaku usaha mikro keluarga dalam pasar yang lebih luas.
"Kita berharap bisa memberikan pembekalan kepada seluruh masyarakat dari rumah yang bernama UP2K. Program ini sudah berjalan cukup lama memang perlu distimulasi lagi supaya menggeliat kembali," ujarnya di Bandung, Selasa (22/10/2019).
Atalia menilai perlu adanya stimulus kepada UP2K agar gerakan usaha yang dilahirkan langsung oleh masyarakat bisa kembali menggeliat.
Diketahui, UP2K adalah kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik secara perorangan maupun kelompok. Di mana modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan swasta, bantuan luar negeri serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Pendekatan berbasis sosial kemasyarakatan ini pun, tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mencakup pengembangan kemapuan dan keahlian warga desa/kader dan anggota rumah tangga.
"Beberapa waktu ini kita melihat banyak sekali pelaku usaha yang dimulai UP2K ini tumbuh dan berkembang, tapi beberapa tempat stagnan atau tidak hidup atau bahkan tidak keliatan sama sekali," katanya.
Menurut dia, seluruh daerah mempunyai potensi unggulan untuk dikelola dan diolah menjadi makanan maupun industri kerajinan yang mempunyai nilai jual cukup tinggi dengan kualitas dan kuantitas masing-masing wilayah.
Dia mengimbau para pelaku usaha untuk memperbaiki permodalan, Sumber Daya Manusia, legalitas, kemasan produk, hingga manajemen usaha dan pemasaran, sehingga penjualan produk bisa maksimal.
"Kita juga akan kerja sama dengan platform-platform digital (online) supaya ibu-ibu rumah tangga bisa tetap menghasilkan karya dari rumah sambil mendapatkan pendapatan," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa (DPMD) Jawa Barat Dedi Sopandi mengatakan bakal mengkoneksikan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Pihaknya pun akan mengupayakan produk dark UP2K ini dapat dijajakan pada sejumlah tempat termasuk di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).
Saat ini terdapat sekitar 51.300 UP2K di Jabar di mana di setiap desa rata-rata memiliki 10 UP2K. "Peran dari kita di BIJB untuk UP2K ini kita akan coba sewakan di tiga bulan pertama. Jadi lebih kepada pendampingan awal. Selain itu, kita juga akan mengkoneksikan UP2K dengan Bumdes," ujar Dedi.
Menurutnya sejauh ini cukup banyak produk dari UP2K yang cukup potensial. Hanya saja, tersendat dalam hal perizinan.
Terkait dinamika tersebut, pihaknya pun akan mengupayakan agar UP2K mampu bergerak menuju e-commerce yang memang mesti memahami betul mengenai perizinan hingga pengemasan produk.
"Jadi hari ini sepeti temu bisnis. Antara pelaku dengan dinas-dinas, pihak permodalan hingga minimarket untuk mengetahui persyaratan bagaimana sejumlah produk dari UP2K tersebut bisa masuk ke minimarket," pungkasnya.
