Bisnis.com,BANDUNG—Wajahnya tampak bahagia bawaannya rileks saat beraudiensi dengan tim Bisnis Indonesia di ruangan VIP The Restaurant, Hotel Trans Luxury Bandung, Jumat (18/10) lalu. Selama satu jam lebih, dia memaparkan strateginya terkait investasi, perizinan hingga upah buruh pada tim Bisnis Indonesia yang dipandu Pemimpin Redaksi Hery Trianto. Berikut petikannya:
Sebagai provinsi primadona investasi, bagaimana menyakinkan investor agar tidak ada biaya tinggi saat mengurus perizinan?
Kami masih terus menyempurnakan sistem good corporate and good governance. Pada akhirnya sistem dikendalikan oleh manusia. Jika tidak comply dengan sistem, kita perbaiki sistem yang ada.
Kami juga sudah menyiapkan sistem bernama Sistem Sapu Bersih Pungli (Siberli) untuk menindak informasi adanya pungli atau biaya tinggi. Saya minta warga, industri, pebisnis bisa melaporkan jika ada gangguan di perizinan. Kami juga terus melakukan monitoring bersama KPK untuk memastikan proses bisnis di Jawa Barat bisa berjalan baik. Urusan perizinan dengan birokrasi di provinsi per hari ini tidak terlalu masalah, lebih pada isu pemerintah kabupaten.
Persoalan upah murah apa masih menjadi kendala di Jawa Barat?
Isu upah murah betul untuk beberapa hal masih menjadi sebuah kekhawatiran. Saya ngobrol dengan H&M Swedia mereka itu tidak mau upah murah. Namun masih ada sistem kerja di kita yang menyebabkan biaya [produksi] masih tinggi. Kalau ada isu pemindahan [relokasi] dari satu kabupaten, saya masih coba tahan untuk tidak pindah ke provinsi lain.
Saya saat ini sedang siapkan sistem zonasi upah. Zona yang upahnya tinggi itu untuk capital intensive saja, kalau investasi teknologi tinggi ke Karawang saja yang [upahnya] Rp4,2 juta, tapi yang padat karya itu bisa ke Majalengka atau Subang. Blue print-nya sedang studi. Pemerintah pusat sudah memberi arahan Jawa Barat jadi provinsi manufaktur. Artinya pelan-pelan, Jawa Barat harus naik kelas menjadi provinsi 4.0.
Soal perang dagang Amerika dan China, lalu relokasi ke Vietnam?
Indonesia memiliki tantangan dengan Vietnam dan Thailand, tapi para investor China dan Taiwan pada saya mengatakan di sana sudah tidak nyaman juga. Sekarang saya berupaya menyamankan investor dengan peran saya sebagai provinsi bukan pemerintah pusat. Politik saya bukan politik jaga warung, tapi door to door. Betul bahwa Jawa Barat akan selalu menjadi provinsi nomer satu dalam investasi tapi tidak ada nilai tambah lain kalau saya tidak akselerasi. (K57)
