Bisnis.com,BANDUNG—Wacana pembangunan jalur Puncak 2 tampaknya tidak akan bisa terealisasi di era Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar A. Koswara mengatakan saat ini urusan kelanjutan jalur pemecah kemacetan di kawasan Puncak, Bogor tersebut masih menjadi penanganan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Terakhir kita koordinasi dengan kementerian ini belum jadi prioritas di nasional,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Rabu (4/9/2019).
BMPR Jabar sendiri menurut Koswara menurutnya dalam urusan pembangunan Puncak 2 mendapat tugas mendesain. Sementara urusan pembiayaan fisik ditanggung Kementerian PUPR dan pembebasan lahan oleh Kabupaten Bogor. “Jadi status terakhir Jalur Puncak 2 begitu,” ujarnya.
Sebelumnya Bisnis memberitakan, Pemerintah Pusat memilih untuk mewujudkan tol Sukabumi-Cianjur-Padalarang dalam menekan kemacetan sebelum membangun jalur Puncak 2.
Menteri Bappenas RI Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya masih melihat kemungkinan lain bahwa kemacetan di wilayah Puncak, Bogor, Cianjur hingga Ciawi, Sukabumi teratasi dengan dibangunnya tol baru di kawasan tersebut. “Yang paling penting itu perlunya tol Jakarta-Bandung yang Sukabumi via Cianjur itu untuk mengurangi beban yang ada di Puncak,” katanya di ITB, Bandung, Rabu (4/4).
Menurutnya pembangunan jalur Puncak 2 meski dinilai bisa memecah kemacetan yang diakibatkan tingginya arus lalu lintas arah Puncak harus dikaji lebih dalam sebelum dibangun mengingat kawasan tersebut rentan bencana alam.
“Tentunya kita kajian dulu mengingat kondisi tanah di sekitar Puncak, banyak daerah yang longsor,” ujarnya.
Kerawanan ini dinilai Bambang harus mendapatkan studi yang lengkap apakah struktur jalan yang dibangun bisa memicu titik longsor baru di kawasan tersebut. Selain itu kajian lengkap terkait kondisi lalu lintas di kawasan Puncakjuga penting dilakukan. “[Jalur Puncak 2] tetap harus butuh kajian, karena wilayah itu sangat rawan, jadi kajiannya harus dalam termasuk penumpukan penduduk di sana,” paparnya.
