Bisnis.com,BANDUNG—Partai Gerindra siap menempatkan diri sebagai mitra kritis Pemerintah Provinsi Jawa Barat usai meraih kursi besar di DPRD Jawa Barat.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Bidang Organisasi, Buky Wibawa, mengatakan salah satu tugas dari anggota legislatif adalah mengkritisi kebijakan eksekutif yang dinilai tidak memihak masyarakat.
"Jadi memang harus sering-sering berteriak. Artinya bukan berteriak menggonggong, tetapi mengkritisi setiap kebijakan, apakah sesuai atau tidak. Sesuai dengan kapasitas kami sebagai anggota dewan," katanya di Bandung, Rabu (14/8/2019).
Buky yang juga terpilih mengisi kursi DPRD Jabar dari daerah pemilihan Jabar 1 tersebut menilai sikap kritis tersebut bukan berarti pihaknya mengambil posisi oposisi terhadap pemerintahan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wagub Uu Ruzhanul Ulum.
"Saya kira istilahnya bukan oposisi, tapi yang pasti kami akan mengedepankan kepentingan masyarakat Jabar. Itu yang diutamakan. Syukur-syukur kalau eksekutifnya selaras dengan harapan kami," katanya.
Pihaknya memastikan partainya akan berkomitmen turut membangun Jabar lebih baik. Mengingat dalam dua pilpres terakhir, Jabar menjadi lumbung suara Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Gerindra.
"Yang belum baik kita akan kritisi. Pastinya kita melihat persoalan persoalan Jabar itu nanti sesuai dengan penugasan kami di setiap komisi," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak mengkhawatirkan perubahan komposisi DPRD Jabar yang mayoritas diduduki Gerindra dan PKS, dua partai yang notabene lawan politik dalam Pilgub Jabar 2018 lalu.
Ridwan Kamil mengatakan perubahan komposisi dewan periode 2019-2024 menunjukan keunikan yang kembali berulang setiap lima tahun sekali. Periode sebelumnya peraih kursi terbanyak adalah PDIP dan Golkar.
“Saya kira memang uniknya di Jabar tiap lima tahun ada perubahan komposisi menandakan memang aspirasi masyarakat Jabar berdasarkan dengan gagasan-gagasan yang mungkin relevan sesuai ekspektasinya,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Rabu (14/8/2019).
Menurutnya kursi ketua dan wakil ketua DPRD Jabar akan berubah dimana tadinya PDIP, Golkar, PKS dan Demokrat kini diketuai Gerindra dan wakil ketua dari PKS, PDIP, Golkar dan PKB. Namun dia tidak mengkhawatirkan perubahan ini mengganggu rencana pembangunan yang sudah disusun.
“Saya kira wajar saja dan pola politik daerah tak ada istilah koalisi oposisi. Semuanya cair, diberi komunikasi yang memadai, semua kolaboratif membangun Jabar juara di masa depan. Saya juga sudah bertemu dengan pimpinan partai secara informal. Semua menyatakan semangat untuk membangun bersama,” katanya.
Karena itu pihaknya tidak merisaukan dewan ke depan mengawasi dengan ketat kinerja Pemprov Jawa Barat lima tahun ke depan.
“Gak ada hal yang baru, tugas dewan kan penganggaran, pengawasan, dan membuat legislasi. Jadi kalau disampaikan ya tugasnya itu. Yang penting semangatnya kebersamaan saja karena pembangunan Jabar kan bukan untuk orang per orang. Dan yang namanya definisi pemerintahan daerah itu terbagi dua eksekutif dan legislatif,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
