Bisnis.com, BANDUNG—Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi setuju dengan pernyataan politikus senior Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla soal Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tidak perlu dipercepat.
JK berasalan percepatan munas merupakan pemborosan biaya.
"Pernyataan Pak JK itu menutup polemik terkait munas bahwa munas tidak perlu dipercepat," kata Dedi dalam rilis, Rabu (26/6/2019).
Dedi mengatakan, munas memang harus tetap dilaksanakan seusai jadwal. Ia mengibaratkan munas itu proses kelahiran.
Jika seorang bayi dilahirkan secara caesar dan prematur tentu akan lebih mahal biayanya serta berisiko dibanding dengan persalinan normal.
"Begitu juga munas. Kalau dipercepat akan memakan biaya lebih besar serta hasilnya juga berisiko dan itu tidak baik bagi Golkar. Biarlah munas seusai dengan jadwal biar menghasilkan 'bayi' yang sehat," katanya.
Anggota DPR RI terpilih dari Golkar itu menilai, usulan segelintir elite agar munas Golkar dipercepat, hanya untuk mengejar jabatan-jabatan tertentu seperti menteri dan ketua MPR. Oleh karena itu, ia menilai, percepatan munas dinilainya tidak urgen.
"Desakan munas itu kan hanya untuk mereka yang mengejar jabatan menteri. Padahal agendanya tidak mendesak," ujarnya.
Menurutnya, desakan munas itu hanya dilontarkan oleh orang-orang yang tak memiliki kapasitas sekalipun itu kader Golkar. Sebab, kata dia, munas itu layak disuarakan oleh pengurus DPD I dan DPD II Golkar serta organisasi sayap.
"Yang capable desakan untuk Munas Golkar DPD I dan DPD II serta organisasi sayap. Kenyataannya, mereka tidak mengusulkan munas dipercepat. Munas dipercepat hanya disebutkan oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk itu," katanya.
