Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kuasa Hukum Paslon 02 Minta MK Jaga Asas Pemilu

Newswire
Newswire - Bisnis.com 25 Juni 2019  |  13:06 WIB
Kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi, Denny Indrayana (kiri) dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/3019). ANTARA/Syaiful Hakim - pri
Kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi, Denny Indrayana (kiri) dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/3019). ANTARA/Syaiful Hakim - pri
 
Bisnis.com, BANDUNG--Kuasa hukum pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), serta jujur dan adil.
 
"Asas pemilu luber jujur dan adil. Jadi, yang dijaga MK adalah apakah penyelenggaraan pemilu sejalan dengan asas itu. Itu amanah UUD," kata salah satu kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana di Media Center Prabowo Sandiaga, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
 
Oleh karena itu, kata dia, putusan MK tentang sengketa Pemilu 2019 diharapkan dapat mengabulkan apa yang menjadi gugatannya.
 
"Ini paling enggak (Mahkamah Konstitusi) diskualifikasi (pasangan Jokowi-Ma'ruf) atau paling tidak pemungutan suara ulang," kata Denny.
 
Menurut dia, sepanjang persidangan gugatan Permohonan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU), tampak jelas ada dua pendekatan hukum yang berbeda yang digunakan oleh masing-masing pihak.
 
Di kubu pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf telah mengunakan pendekatan hukum tekstual, konservatif dan memaksa MK tunduk pada UU.
 
"Kuasa hukum 01 melakukan pendekatan tekstual, konservatif dan memilih MK tunduk pada UU, MK hanya menghitung perselisihan hasil suara. Karena itu masalah perbaikan permohonan di soal. Masalah pembuktian dipertanyakan, kita minta perlindungan saksi juga dipersoalkan," ujarnya.
 
Padahal, tambah dia, MK sendiri sejak di awal pembukaan sidang dengan tegas mengatakan pihaknya hanya tunduk dengan UUD dan tidak bisa diintervensi.
 
Sebelumnya, sembilan hakim MK telah menetapkan bahwa sidang pembacaan hasil putusan sengketa PHPU Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi akan dilakukan pada Kamis, 27 Juni 2019.
 
MK membacakan satu hari lebih awal dari batas waktu maksimal yang sudah ditentukan dalam Peraturan MK.
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kabar nasional

Sumber : Antara

Editor : Emanuel B. Caesario

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top