Bisnis.com,BANDUNG--Pengurangan jumlah kawasan strategis provinsi (KSP) Jawa Barat akan menyesuaikan dengan sejumlah kebijakan Pusat.
Ketua TKPRD Jabar Iwa Karniwa mengatakan istilah mengurangi jumlah KSP tidak tepat mengingat yang akan dilakukan pihaknya adalah penyesuaian dengan sejumlah payung hukum dan program yang disusun oleh Pemerintah Pusat hingga ke daerah. “Kalau memang sudah masuk ke program strategis nasional, maka disitulah [penyesuaian],” tuturnya, Selasa (22/1/2019).
Penyesuaian jumlah KSP menurutnya juga berlatar belakang bertumpuknya anggaran dalam satu kawasan yang sebetulnya sudah menjadi kewenangan pusat. Meski mengamini ada penyesuaian jumlah KSP, Iwa mengaku pihaknya sudah meminta Bappeda memperbaiki kembali naskah akademik. “Supaya ada dasar hukum yang tegak,” ujarnya.
Dalam rapat TKPRD Jabar pekan lalu setiap OPD yang terlibat diminta untuk mensinkronkan lagi masing-masing tanggung jawab agar dalam prakteknya tidak ada saling tuding terkait kebijakan. Menurutnya semangat revisi RTRW Jabar harus selaras dengan peraturan pemerintah termasuk Perpres yang terkait ketentuan tata ruang. “Selain itu terkait 32 proyek strategis nasional di Jabar,” katanya.
Bahkan selain KSP pemerintah juga menurutnya sudah mulai menyusun sekitar 6 kawasan pariwisata strategis nasional (KPSN) di Jabar yang harus diakomodir dalam RTRW. Sementara di satu sisi, Pemprov pun sudah menyusun sudah menyusun 9 kawasan strategis pariwisata provinsi dalam rencana pembangunan.
Sembilan kawasan tersebut antara Kawasan Ekowisata Puncak dan sekitarnya, Kawasan Geowisata Pelabuhan Ratu, Ciletuh, Ujung Genteng dan sekitarnya, Kawasan Cagar Budaya Sukabumi, Kawasan Industri Bekasi Karawang, Kawasan Sejarah di Cirebon, Kawasan Pariwisata Kreatif Bandung, Kawasan Pariwisata Alam Bandung Selatan Garut, Kawasan Budaya Priangan dan Alam Bahari di Priangan, serta Kawasan Ekowisata Pantai Apra Cipatujah dan sekitarnya.
“Penyesuaian ini baru akan kita ketahui setelah dua minggu ke depan. Karena ini sangat serius, sangat penting karena berbagai aspek itu ada di situ. Kami sangat detail, dinas teknis juga harus ngasih secara utuh,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
