Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Apa Alasan APPSI Ajukan Inpres Hubungan Dagang Daerah ke Jokowi?

Syahrul Yasin Limpo/Antara
Syahrul Yasin Limpo/Antara

Bisnis.com,BANDUNG--Rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2018 merekomendasikan penguatan hubungan dagang antar daerah harus ditopang kebijakan Presiden. Apa alasannya?

Ketua Umum APPSI Syahrul Yasin Limpo mengatakan usulan desk khusus ini disampaikan pada Presiden agar proses perdagangan antar daerah dikoordinasikan secara khusus agar kendala di lapangan segera teratasi. “Ada juga Inpres yang memayungi perdagangan antar daerah, Pak Presiden setuju dengan itu,” ujarnya di hari terakhir Rakernas APPSI, Jumat (23/2/2018).

Inpres dan desk khusus dianggap penting mengingat dalam program ekonomi pemerintah tiap-tiap lembaga dan kementerian memiliki program dan rencana percepatan masing-masing.

“Misalnya saja ada satu daerah kekurangan pangan, ada daerah yang surplus. [Lewat Inpres] Daerah surplus bisa langsung memenuhi pasokan karena Pemerintah Provinsi kan kepanjangan dari Pusat,” tuturnya.

Kerjasama penguatan hubungan dagang antar daerah menjadi bahasan APPSI dilandasi fakta bahwa setiap daerah memiliki kelebihan masing-masing. Baik dalam produk, komoditi, serta berbagai potensi lainnya yang mungkin dibutuhkan provinsi lain."Itulah yang kita coba konsolidasi, menyilangkan antara satu dengan yang lain," katanya.

Sehingga, bila selama ini semua akselerasi pertumbuhan perekonomian terorientasi ke luar negeri, baik untuk ekspor impor bahan-bahan yang dibutuhkan maka pemenuhan kebutuhan antar daerah menjadi prioritas. "Kita tidak perlu mengimpor tekstil dari luar, karena ada dari Jawa Barat. Kita tak perlu beras dari luar karena ada dari Sulawesi Selatan," ujarnya.

Guberrnur Sulawesi Selatan ini menuturkan selama ini perdagangan antar daerah menguntungkan dari sisi pendapatan daerah. Dia mencontohkan nilai perdagangan antara Jatim dengan Sulsel mencapai Rp5,1 triliun. “Kami suplai ke Surabaya Rp3 triliunan, Jatim ke kami itu Rp1,7 triliun,” tuturnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper