Perempuan Saudi Kini Bisa Berbisnis Tanpa Izin Wali Pria

Bisnis.com, RIYADH - Perempuan di Arab Saudi sekarang bisa membuka bisnis mereka sendiri tanpa izin suami atau saudara pria mereka, sementara kerajaan itu berusaha memperluas sektor swasta yang tumbuh cepat.

"Perempuan sekarang bisa memulai usaha mereka sendiri dan mendapatkan keuntungan dari e-service (pemerintah) tanpa meminta persetujuan wali," demikian pernyataan Kementerian Perdagangan dan Investasi Arab Saudi yang dikutip AFP dari situs web mereka pada Minggu (18/2).

Perubahan kebijakan yang diumumkan pemerintah Arab Saudi pada Kamis itu juga menandai langkah besar dalam sistem perwalian ketat yang telah diberlakukan di negara itu selama beberapa dekade.

Berdasarkan sistem perwalian Arab Saudi, perempuan harus menunjukkan bukti izin dari "wali" pria biasanya suami, ayah atau saudara pria untuk bisa bepergian atau mendaftar untuk mengikuti pendidikan.

Arab Saudi yang sudah lama bergantung pada produksi minyak mentah untuk pendapatan ekonominya, kini berusaha memperluas sektor swasta, termasuk perluasan pekerjaan bagi perempuan di bawah rencana reformasi untuk era pascaminyak.

Meski perempuan masih menghadapi beberapa pembatasan di kerajaan muslim yang sangat konservatif itu, kantor kejaksaan umum Arab Saudi bulan ini menyatakan akan mulai merekrut penyidik perempuan untuk pertama kalinya.

Kerajaan itu juga membuka 140 posisi untuk perempuan di bandara dan perlintasan batas, kebijakan bersejarah yang menurut pemerintah telah menarik 107.000 pendaftar perempuan.

Putra Mahkota Mohammed bin Salman, pewaris kuat takhta Saudi, memimpin upaya untuk memperluas peran perempuan di pasar tenaga kerja dalam beberapa bulan terakhir.

Pangeran Mohammed dikenal luas sebagai pemimpin arsitek di balik program reformasi Visi 2030 Arab Saudi, yang ingin meningkatkan persentase perempuan dalam angkatan kerja dari 22 persen menjadi mendekati sepertiga.

Ayahnya, Raja Salman, pada September menyetujui akhir larangan mengemudi bagi perempuan yang sudah berjalan puluhan tahun. Kebijakan itu akan mulai berlaku Juni.