Bisnis.com, CIREBON—Kementerian Dalam Negri (Mendagri) tengah melakukan berbagai antisipasi guna menghadapi berbagai kemungkinan yang bakal terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 mendatang.
Salah satu hal yang diantisipasi Mendagri adalah maraknya kampanye yang mengandung ujaran kebencian antarcalon yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak harus tegas melawan kampanye yang mengandung unsur ujaran kebencian khususnya aparat kepolisian.
Dia menuturkan masyarakat juga harus kritis dan aktif melaporkan jika ada tim pemenangan yang melakukan kampanye hitam terhadap lawan politiknya dengan menghembuskan isu berbau SARA dan lainnya.
“Kepada para calon kepala daerah kami imbau agar bersaing secara sehat, adu gagasan dan perang ide,” katanya saat menghadiri puncak peringatan Hari Nusantara 2017 di Cirebon, Rabu (13/12/2017).
Selain soal ujaran kebencian, Tjahjo mengungkapkan tolak ukur kesuksesan Pilkada adalah bertambahnya partisipasi masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah menargetkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2018 minimal sebesar 78%.
“Pada Pilkada sebelumnya tingkat partisipasi masyarakat baru mencapai 74%, maka tahun depan harus meningkat,” ujarnya.
Tjahjo menambahkan hal yang juga diantisipasi Mendagri adalah politik uang jelang pemilihan, maka dari itu sanksi tegas akan diberikan kepada calon yang terbukti bermain politik uang.
“Sanksi tegas yang akan diberikan bisa berupa diskualifikasi calon yang terbukti melakukan politik uang di Pilkada,” tambahnya. (k3)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
