Bisnis.com, JATINANGOR - PKP2A I LAN (Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Jawa Barat Lembaga Administrasi Negara) menyelenggarakan Pelatihan Reform Leader Academy (RLA) Angkatan VIII sejak 24 Juli 2017 hingga hari ini, Sabtu (18/11), di kantor PKP2A I LAN, Jatinangor. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM di daerah dengan mereformasi perizinannya.
Jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia mencapai 56,7 juta, di mana 98%-nya merupakan usaha mikro. UMKM sendiri mampu menyerap 90,12% tenaga kerja nasional dan memberikan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 3,74% dari usaha mikro dan 81,9% dari non-UMKM.
Menurut Kepala PKP2A I LAN RI, Hari Nugraha, dari jumlah UMKM yang ada, 60%-nya belum memiliki izin. Jadi, keberadaan UMKN ini belum maksimal dan merata.
"UMKM dapat tumbuh dengan baik di dalam lingkungan usaha yang baik yang tercermin dari tingkat daya saingnya. Daya saing daerag sangat penting dan strategis untuk mendukung daya saing nasional dan diharapkan dapat mendorong Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar kelima di dunia," ujar Hari Nugraha.
Hasil pemetaan daya saing daerah secara keseluruhan menunjukkan bahwa daerah yang memiliki daya saing tinggi, didominasi oleh daerah yang berbasis ekonomi yang bersumber pada kekayaan alam, industri, dan jasa.
Sedangkan daerah yang dinilai memiliki daya saing rendah, umumnya daerah dengan basis ekonomi sektor primer, khusunya pertanian. Rendahnya daya saing salah satunya disebabkan oleh kemampuan daerah melakukan inovasi pada sektor primer.
Untuk meningkatkan inovasi, maka daya saing UMKM sangat diperlukan. Pelayanan dalam perizinan bagi UMKM menjadi hambatan untuk tumbuh dan naik kelas.
"Artinya kan permasalahan ini lebih kepada kesulitan dari UMKM untuk mendapatkan izin terkait dengan berbagai hal," tambah Hari Nugraha saat ditemui di acara RLA.
Hari Nugraha menilai bahwa perizinan bisa menguntungkan pelaku UMKM karena dari perizinan itu akan mendapatkan banyak akses ke berbagai macam fasilitas. Fasilitas tersebut mulai dari pendanaan, peningkatan kapasistas sumber daya, serta kemungkinan untuk bisa mengikuti pameran di berbagai macam event.
"Kalau tanpa izin kan jadi tidak bisa terdata dan akhirnya tidak mendapat kesempatan kondisi-kondisi tadi," tambahnya.
Peserta acara ini merupakan instansi-instansi yang terkait dengan daya saing. Ada 12 instansi yang dinilai terkait yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, BKPM, Kementerian Pariwisata, Kementerian BUMN, Kementerian Kominfo, Pemprov Lampung, LIPI, LAN, Kepolisian RI, dan Kementerian Keuangan.
"Akhirnya ini semua yang terkait sehingga permasalahan kita selama ini yang seolah-olah terkotak-kotak dalam membuat kebijakan, kita bisa menjadi satu-kesatuan sehingga ketika kami membuat kebijakan ini, kita saling bersepakat di situ," ujar Hari Nugraha soal koordinasi antarinstansi.
