Bisnis.com, BANDUNG - Dalam rangka dies natalis ke-57, Universitas Pasundan selenggarakan kuliah umum Potensi Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan bagi Keutuhan NKRI yang diisi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti, Selasa (14/11), di Kampus Unpas, Bandung.
Menteri 52 tahun ini baru sadar setelah menjabat sebagai menteri bahwa portofolio perikanan dan kelautan Indonesia sangat besar. Sesuai dengan wilayah laut, Indonesia jadi negara dengan panjang pantai nomor dua di dunia, setelah Kananda.
"Dengan luas wilayah laut kita nomor dua di dunia, itu adalah satu modal utama bahwa kita sangat kuat dalam hal kewilayahan di bidang kemaritiman," ujar Susi dihadapan ratusan mahasiswa Unpas.
Namun, Susi menyayangkan doktrin yang sudah terbentuk selama 70 tahun bahwa pembangunan di Indonesia, berorientasi sebagai negara agrikultur. Masyarakat didorong untuk memanfaatkan lahan hutan yang ada dan sedikit melupakan laut yang sebetulnya 71% dari wilayah Indonesia.
"71% yang kita punya laut ini, tidak tercermin dalam perikanan Indonesia, ekspor perikanan Indonesia, maupun kekuatan ekonomi kemaritiman lainnya. Tidak ada," sesal Susi.
Susi juga menjelaskan bahwa ekspor di bidang perikanan Indonesia hanya nomor tiga di Asia Tenggara. Survei sensus yang dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2003 hingga 2013, menghasilkan indonesia kehilangan hampir 50% dari jumlah populasi rumah tangga nelayan.
"Karena apa? Karena ikan makin susah pada periode itu. Stok ikan di tahun 2014, jatuh ke titik yang hanya 7,1 juta ton saja," tambah Susi.
Susi masih mengingat betul pada tahun 90-an, di Pangandaran dalam sehari masih bisa mencari lobster 2 ton dan ikan layur 30 ton. Namun, semua hilang karena Susi mengira bahwa nelayan yang merusak sumber daya perikanan karena over fishing.
"Sebelumnya saya sering terbang di Susi Air ke Indonesia bagian timur, banyak terbang di barat Sumatera, saya melihat banyak kapal-kapal besar. Itulah yang saya bawa, pertanyaan-pertanyaan ini waktu saya duduk di Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujar Susi bercerita soal awal karirnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Mendata, mencari, dan menginventaris data-data yang ada, aturan-aturan yang ada, untuk mencari tahu. Dan untuk memutuskan dari mana kita memulai pekerjaan kita,
Untuk mengawali misi Presiden RI Joko Widodo menjadikan laut masa depan bangsa Indonesia dan untuk menjadikan Indonesia poros maritim dunia, Susi menceritakan bahwa dirinya mulai memetakan, mendata, dan mencari tahu apa penyebabnya.
"Akhirnya puzzle itu mulai terbuka. Rupanya dari tahun 2001, Indonesia memulai pemberian konsesi kepada kapal-kapal asing," ujar Susi.
Konsesi ini salah satunya berupa pemberian bendera Indonesia kepada kapal-kapal asing. Jadi, kapal-kapal ini bebas mengambil ikan di laut Indonesia.
"Sejak itu lah masif, ribuan kapal datang. Semuanya berbendera Indonesia. Namun, izin di KKP hanya 1.300 saja. Tapi, kita lihat 10 ribu lebih, hitungan kita," jelas Susi.
Susi pun akhirnya menemukan Undang-Undang Perikanan nomor 45 tahun 2009 bak berlian, yang isinya bisa menenggelamkan kapal-kapal yang menangkap ikan di wilayah Indonesia secara ilegal.
Lalu, berdasarkan undang-undang tersebut, Susi mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadikan aturan ini sebagai konsensus nasional bahwa mulai hari itu, pencuri ikan ditenggelamkan kapalnya.
"Tidak ada opsi lain," tegas Susi yang disambut oleh riuh tepuk tangan mahasiswa.
Tapi, jalan Susi untuk menegakkan aturan tidak lah lurus. Beberapa oknum memandang skeptis tindakan Susi menenggelamkan kapal. Susi menjelaskan salah satunya pejabat yang menganggap bahwa orang bodoh juga bisa menenggelamkan kapal.
Walaupun begitu, aparat penegak hukum di laut dinilai Susi memiliki semangat yang luar biasa. Seperti perajurit-perajurit TNI AL, mereka gembira karena kali ini bisa menegakkan hukum.
"Ada jenderal bintang tiga mengatakan 'saya 35 tahun mengabdi di TNI AL, baru kali ini saya merasa pundak saya lebar dan berdiri tegak, terima kasih Bu Menteri'. Saya bilang terima kasih Bapak bantu saya," ujar Susi menjelaskan.
Susi juga menceritakan bahwa bahan bakar yang digunakan oleh kapal-kapal ilegal tersebut, memakai BBM bersubsidi Indonesia.
"Setelah satu tahun kita tenggelamkan kapal, (kapal) bubar, lari semua, Pertamina mencatat surplus. Pak Sudirman Said bilang 37% stok (bertambah)," ujar Susi.
Namun, Susi juga menceritakan bahwa masyarakat Indonesia mayoritas mendukung tindakannya, walaupun banyak yang menjadikan tindakan penenggelaman kapal menjadi bahan bercandaan.
"Ada yang pernah bilang 'Bu, pacar saya tidak mau makan ikan. Apakah ditenggelamkan sja?'," ujar Susi yang disambut gelak tawa peserta yang hadir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
