Bisnis.com, CIMAHI - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi menegaskan realisasi
program prioritas pasangan Walikota Cimahi terpilih akan disesuaikan terlebih dahulu dengan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
Kepala Bappeda Kota Cimahi Tata Wikanta menyatakan, semua program kerja unggulan Walikota Cimahi terpilih akan masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018-2022.
"Jadi program pembangunan di 2018 sudah menjadi kewenangan walikota terpilih. Jadi, apa yang menjadi visi-misi unggulan, kita sudah masukan ke dalam RKPD 2018," kata Tata kepada wartawan, Minggu (2/7/2017).
Meski begitu dalam praktiknya hal itu akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran misalnya 50% dari program yang direncanakan sudah termasuk kategori berhasil. RKPD 2018 sendiri akan dibahas dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi akhir bulan ini.
Seperti diketahui, mulai Oktober 2017 nanti, Pemerintah Kota Cimahi akan dipimpin Walikota baru yakni Ajay M Priatna dan Wakilnya Ngatiyana. Mereka merupakan pemenang Pilkada Kota Cimahi 2017.
Dalam Pilkada tersebut, Ajay-Ngatiyana mencantumkan 16 program prioritas. Diantaranya 1.000 lapangan kerja, penanganan banjir dan pengurai kemacetan, gratis raskin, santunan kematian masyarakat ber-KTP.
Kemudian gratis izin usaha khusus UMKM, tambahan insentif RT/RW, alokasi anggaran Rp 100 juta per RW per tahun, Puskesmas rawat inap dan ambulan tiap kelurahan, tambahan penghasilan guru, tambahan insentif guru ngaji, tambahan fasilitas dan insentif guru Paud, bebas SPP, keringanan DSP SMU/SMK, kesejahtraan buruh, kestabilan keberlangsungan industri serta kemudahan birokrasi.
