Soal Energi Terbarukan, Indonesia Perlu Roadmap Realistis

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Indonesia perlu membuat roadmap yang jelas dan realistis terkait kebijakan energi terbarukannya. Jepang perlu dijadikan contoh dalam hal pencapaian target tersebut.

Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Arif Budisusilo menjelaskan, saat ini Jepang didominasi based power plant yang masih tinggi sekitar 60%. Beberapa tahun ke depan, oil based ditargetkan berkurang tinggal 40% dan digantikan new energy terutama solar cell dan angin termasuk menambah kapasitas pembangkit berbasis nuklir.

"Saat ini cara pandang masyarakat kita terhadap penggunaan energi fosil harus diakui cenderung boros. Mereka menganggap energi adalah hadiah gratis dari Tuhan. Minyak tinggal disedot dari perut bumi, batubara tinggal dikeruk dan lain sebagainya," katanya, pada kegiatan seminar nasional 'Pemanfaatan Energi Alternatif untuk Mendukung re-Industrialisasi Nasional' yang digelar Doctoral Business Issue (Dorbis) Executive Forum di Unpad, Sabtu (3/12/2016).

Selain itu, minimnya apresiasi proses penciptaan nilai tambah. Kebiasaan masyarakat Indonesia cenderung mengkonsumsi produk primer dari kekayaan alam, sedangkan produk jadinya harus diimpor. Begitu kekayaan alam habis, semuanya impor.

Pengelolaan energi pun masih terganjal rendahnya kesadaran mengenai standar. Tak heran apabila PLN memiliki banyak energi yang terbuang karena jaringan transmisi, distribusi dan pengaturan di ritel yang tidak efisien, banyak dibajak dan lain sebagainya.

"Contoh lain adalah penampakan selokan dan trotoar di jalan-jalan yang menjadi penyebab banjir dadakan dan estetika yang kurang nyaman," ujarnya.

Lebih lanjut Arif menyatakan, multiplier effect energi patut dijadikan tujuan akhir dalam paket kebijakan energi, termasuk dalam pengembangan energi alternatif. Semisal terkait kebijakan tentang harga gas yang terus tarik ulur karena berbagai sebab.

"Termasuk pertempuran kepentingan yang sulit ketemu. Kasus blok Masela pada akhirnya adalah benturan kepentingan dalam kalkulasi economi dan business feasibility," paparnya.