Alami Krisis, Indonesia Segera Garap Energi Terbarukan

Bisnis.com, BANDUNG - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mendesak pemerintah untuk secara serius menggarap energi terbarukan sebagai langkah antisipasi terhadap terus menyusutnya energi fosil di perut bumi Indonesia. Disamping itu, energi terbarukan diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Singapura.

Ketua METI Surya Dharma mengungkapkan, Indonesia saat ini diambang krisis. Energi nasional sebagian besar yang digunakan adalah fosil atau 90% energi tergantung dari fosil yang berasal dari minyak, gas dan batubara.

Saat ini, produksi minyak Indonesia sebesar 800.000 barrel. Sedangkan, penggunaan untuk domestik 1,6 juta barrel. Artinya, lebih dari setengah Indonesia harus mengimpor minyak untuk memenuhi dalam negeri. Hal itu, berisiko ketika terjadi sesuatu di luar negeri yang akan menyebabkan Indonesia akan mengalami krisis.

"Gas sebagian besar diimpor. Dari sisi ketahanan energi dan ekonomi sangat riskan. Ketika kita memberikan nama kapal perang Usman dan Harus yang oleh Singapura dinggap pecundang dan Singapura protes kepada Indonesia, kita tidak bisa berbuat apa-apa," katanya, saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional yang digelar Doctoral Business Issue (Dorbis) Executive Forum di Unpad, Sabtu (3/12/2016).

Menurutnya, daya tahan minyak kita yang ada di dalam negeri hanya untuk 18-21 hari. Bayangkan, apabila lebih dari 21 Indonesia tidak bisa mendapatkan minyak dari Singapura, maka Indonesia tidak akan bisa melakukan peperangan menggunakan Alutsista.

Untuk itu, pihaknya telah mengusulkan energi terbarukan karena potensinya lebih dari 800 gigawatt. Kebutuhan listrik nasional pada 2025 diperkirakan mencapai 115 gigawatt. Saat ini, kapasitas terpasang listrik di seluruh Indonesia 55 gigawatt. Artinya, masih ada target 60 gigwatt yang harus dipenuhi selama sembilan tahun mendatang.

"Pemerintah mencanangkan tiga program percepatan 10.000 gigawatt di zaman SBY. Pak Jokowi 35.000 gigawatt sampai 2019. 10.000 gigawatt di zaman SBY saja selama lima tahun yang terealisir hanya 13%. Faktornya, pendanaan, regulasi dan lain-lain termasuk soal komitmen," ujarnya.