Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan ribuan buku berisi dokumentasi 10 tahun pemerintahannya kepada negara.
SBY ingin seluruh peristiwa pemerintahan dan kenegaraan terekam rapi untuk menghindari polemik sejarah.
Ratusan dokumen tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi secara simbolis kepada Kepala Arsip Nasional RI Mustari Irawan.
Presiden SBY mengatakan peristiwa sejarah harus terekam sebagai fakta dan kebenaran dalam bentuk dokumen. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya selisih pendapat mengenai sejarah Indonesia.
"Peristiwa ada dokumen negara tidak jelas posisinya, tidak boleh terjadi lagi," kata SBY di Ruang Garuda Istana Bogor, Jumat (17/8).
SBY berharap langkahnya merekam seluruh kebijakan dan kegiatan penting diikuti oleh pejabat lain pada tingkat pusat hingga tingkat daerah.
Dokumen yang diserahkan SBY termasuk 120 buku berisi undang-undang, 35 buku berisi peraturan pemerintah pengganti UU, dan 75 buku berisi keppres pemberian grasi, ekstradisi, dan naturalisasi.
Ada juga kumpulan beleid yang dikeluarkan selama masa pemerintahan SBY yaitu 220 buku berisi peraturan pemerintah, 80 buku peraturan presiden, 55 buku keputusan presiden, 5 buku keppres perjanjian luar negeri.
juga mengumpulkan seluruh keppres pengangkatan pejabat negara dan perwira tinggi militer/polri, surat presiden tentang pemberian tanda jasa dan penganugerahan gelar kepahlawanan.
Selain itu, Arsip Nasional mendapatkan dalam bentuk tranksrip dan rekaman audio/video seluruh pidato kenegaraan SBY, pidato SBY di forum internasional, pidato pembukaan sidang kabinet dan rapat terbatas, serta wawancara SBY di media. Foto SBY selama 10 tahun terakhir juga diabadikan dalam 212 buku.
