Bisnis.com, JAKARTA--Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menelurkan dua nama calon pimpinan KPK yang lolos penyaringan tahap terakhir yaitu tahap wawancara.
Dua nama Calon Pimpinan KPK yang sebelumnya selalu dirahasiakan panitia seleksi KPK tersebut, kini sudah mulai dipublikasikan setelah berkas nama keduanya diserahkan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Ketua Panitia Seleksi KPK, Amir Syamsuddin.
"Dua nama calon yang lolos itu Pak Busyro Muqoddas dan Pak Roby Arya Brata. Tadi berkasnya sudah kita kasih Pak Presiden pukul 10.30 WIB," tutur Sekretaris Panitia Seleksi KPK, Ahmad Ubbe kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (16/10).
Setelah dua nama calon pimpinan KPK tersebut diterima oleh Presiden SBY, selanjutnya akan diteruskan ke Komisi III DPR RI untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), hingga mendapatkan satu nama untuk menjadi pimpinan KPK menggantikan posisi Busyro Muqoddas yang akan memasuki masa pensiunnya akhir bulan Desember 2014 nanti.
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), lolosnya nama Busyro dan Roby patut mendapatkan apresiasi dan diacungi jempol. Karena menurut ICW, dua nama tersebut terbilang cukup baik di antara empat kandidat calon pimpinan KPK yang lain dan dua nama tersebut diyakini memiliki konsep tepat untuk memberantas pidana korupsi di Indonesia.
Sosok sekaliber Busyro, menurut Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto tidak perlu diragukan komitmennya dalam memberantas korupsi. Pasalnya, Busyro dinilai memiliki pengalaman lebih dalam memberantas korupsi. Mengingat saat ini Busyro masih menjadi salah satu pimpinan KPK.
Sedangkan Roby dinilai ICW tidak kalah hebat gagasannya, jika dibandingkan dengan Busyro dalam memberantas setiap kasus korupsi. Sebagai seorang Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri Sekretariat Kabinet (Setkab) era pemerintahan SBY, Roby memiliki track record yang baik dan profesional.
"Kita tinggal harapkan Presiden melihat dan Pansel ada kriteria kenapa memilih dua orang ini," tutur Agus saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (16/10).
