Bisnis.com, BANDUNG—Untuk mempertahankan daya tarik investasi sektor industri padat karya di Jawa Barat, pemerintah dituntut untuk membedakan antara kawasan padat modal dan padat karya dari sisi pengupahan, perizinan, dan insentif lainnya.
Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Dedy Widjaja mengakui daya tarik investasi industri padat karya di Jabar sudah mulai berkurang di antaranya akibat peningkatan upah yang terlalu tinggi di beberapa daerah, seperti di Bandung Raya, Bekasi, Purwakarta, Bogor, dan Karawang.
“Tidak kondusif untuk investor industri padat karya. Hari ini [Senin] kami rapat dengan pemerintah meminta agar jangan sampai disamakan daerah industri padat modal dengan industri padat karya,” katanya kepada Bisnis, Senin (13/10/2014).
Dia menuturkan adanya program pengalihan konsentrasi industri padat karya ke Jabar bagian Timur, meliputi Kab.Majalengka, Kab.Cirebon, dan Kab.Indramayu, perlu disertai kebijakan khusus yang berbeda dengan kawasan industri padat modal dan teknologi tinggi.
“Upah masih cukup murah di sana. Bagaimana perizinan pun bisa lebih mudah, serta kalangan pengusaha juga mengharapkan intensif lain supaya investasi padat karya banyak dikembangkan di sana,” tuturnya.
Dedy meminta UMK di Karawang yang melampaui Jakarta, serta UMK di Bogor dan Bekasi yang menyamai ibukota negara, tidak sampai terjadi di Jabar Timur karena hal itu sedikit banyak telah berpengaruh terhadap relokasinya sejumlah industri ke Jawa Tengah.
.jpg?w=300&h=221)
