ilustrasi (antara)
CIMAHI (bisnis-jabar.com) - Sejumlah anggota DPRD Kota Cimahi yang telah mengubah plat kendaraan dinasnya dari merah menjadi hitam mengakui bahwa perbuatannya itu merupakan sebuah pelanggaran.
"Memang saya akui saya telah merubah plat kendaraan dinas. Alasan setiap orang merubahnya pasti berbeda-beda," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Cimahi Alfian kepada Bisnis, Jumat (31/8).
Dirinya beralasan, tujuan mengganti plat kendaraan dinas menjadi hitam untuk menjaga keamanan saja. Dan hal itu hanya dilakukannya semenjak masa kampanye dimulai.
Menurutnya, tindakan merubah plat kendaraan dinas menjadi hitam sebagai salah satu perbuatan korupsi. Oleh karenanya, dirinya saat ini juga akan langsung menggantinya karena telah disadarkan oleh media yang merupakan bagian masyarakat.
Hal senada pun disampaikan oleh anggota DPRD lainnya, Edi Karnedi. Menurutnya, salah satu yang menjadi pertimbangannya untuk merubah plat kendaraan itu karena diberbagai daerah masyarakat mulai sinis melihat plat merah.
"Saya merubahnya plat ini karena telah ada semi izin dari aparat kepolisian yang artinya tetap merupakan pelanggaran," paparnya.
Disebutkannya, jumlah kendaraan dinas yang saat ini digunakan pimpinan dan anggota DPRD Kota Cimahi mencapai 19 unit dengan hampir seluruhnya telah berubah warna.(K6/ajz)
Simak Video Pilihan di Bawah Ini :
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan alasan masih banyak warga yang berminat menjadi PMI, lantaran pengahasilan yang didapatkan lebih tinggi dibandingkan bekerja di dalam…
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VIII Selly Andriani Gantina menyebutkan kondisi tersebut harus menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama…
Wagub berpesan, kegiatan luar sekolah agar dilakukan di dalam wilayah Jawa Barat saja, dan tidak disarankan dilaksanakan di luar Jabar karena dasarnya adalah untuk peningkatan…
Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono mengemukakan Jabar patut berbangga dengan pencapaian pertumbuhan tersebut yang menurutnya sudah on the track.
Dikutip dari Dinas Kesehatan Provinsi Jabar pada Dashboard KPC-PEN, dosis 1 Jabar mencapai 95,09 persen, dosis 2 sebesar 81,89 persen, dan dosis 3 mencapai 27,57 persen.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan antisipasi ekstra untuk mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku (PMK) di kawasan tersebut menjelang Iduldha.
Gerakan Nasional Indonesia Juara (GNIJ) terus menggalang basis massa untuk memuluskan misi GNIJ menjadikan Ridwan Kamil sebagai presiden di Pilpres 2024.