BUMD JABAR: Kejelasan Penutupan PDAP Segera Diumumkan

ilustrasi (reuters) BANDUNG (bisnis-jabar.com): Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara definitif segera menutup Perusahaan Daerah Agrobisnis dan Pertambangan (PDAP) tahun ini. Jabar bakal fokus menggarap potensi agrobisnis dengan membentuk badan hukum baru. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Jabar Taufiq Budi Santoso mengatakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, PDAP tidak menunjukan perkembangan yang sesuai harapan dan terus merugi. Mengacu pada Perda no.31 tahun 2010, DPRD meminta pemprov Jabar melakukan restrukturisasi PDAP. Rekomendasi perda itu terdiri dari 4 pilihan yakni merger, perubahan bentuk hukum, likuidasi atau dipisahkan. “Kami mengusulkan perubahan bentuk hukum menjadi PT Jabar Agro, fokus usahanya di agrobisnis saja, tidak lagi bergerak di pertambangan,” katanya kepada Bisnis hari ini. Meski potensi ekonomi dari usaha tambang dan pengelolaan mineral masih ada, PDAP menurut Taufiq tak mungkin lagi mengembangkan usaha tersebut. Selama ini PDAP tidak memberi keuntungan mengelola hasil tambang karena tidak memiliki areal pertambangan. Dua pabrik pengolahan mangan milik PDAP berada di Karangnunggal, Tasikmalaya dan pengolahan belerang di Wanaraja, Garut. “Kita hanya punya aset pabriknya saja, sementara (hasil) pertambangan dari masyarakat,” katanya. Hal ini membuat kinerja PDAP di 2 lokasi tersebut hanya mengandalkan pasokan dari masyarakat setempat.“Saya kira itu sudah tidak menguntungkan kalau dikembangkan, jadi kita harus fokus pada agribisnis,” katanya. Sejak 2011 lalu, Pemprov Jabar tidak lagi mengucurkan penyertaan modal ke PDAP. Dari catatan bisnis, nilai total kerugian PDAP sejak berdiri pada 1999 lalu sebesar Rp34,8 miliar. Adapun utang kewajiban pajak pertambahan nilai (PPN) PDAP sebesar Rp2,2 miliar yang belum dibayar sejak 1997 mangkrak hingga 2008.(k57/yri)