Kemendagri konsultasi dengan KPK terkait e-KTP

JAKARTA (bisnis-jabar.com): Kementerian Dalam Negeri mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berkonsultasi dan mengklarifikasi rekomendasi terkait pelaksaan proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP. "Kedatangan kami bersama Prof Yudan dari Biro hukum Kementerian Dalam Negeri dalam rangka konsultasi dengan niat dan keinginan yang baik sekaligus klarifikasi terkait dengan adanya surat dari KPK kepada Presiden tentang pelaksanaan e-KTP," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Donnya Moenek, di Jakarta, hari ini. Donny menambahkan isi rekomendasi KPK tentang pelaksanaan e-KTP dalam surat yang ditujukan kepada Presiden pada 16 September 2011 tersebut, telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Kemendagri. "Salah satu rekomendasi KPK yakni tentang penggunaan teknologi biometrik. Substansi ini sudah kita (Kemendagri) jalankan," ujarnya. Isi rekomendasi lainnya, lanjut Donny, adalah tentang monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan lelang proyek e-KTP. "Kami telah meminta LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) untuk mendampingi panitia pelaksana lelang e-KTP," kata Donny. Donny mengatakan evaluasi sudah dilakukan secara berkala oleh Tim Supervisi yang beranggotakan Kemendagri, BPKP, LSM, Polri, dan beberapa lembaga lainnya. "Pertemuan tadi sangat bagus sekali. Kami dan KPK dapat saling memahami," tukas Donny. Pelayanan e-KTP ditargetkan selesai pada 196 kabupaten/kota untuk 2011,sedangkan untuk tahap kedua pada 2012 ditargetkan rampung di 300 kabupaten/kota di Indonesia. (fsi)