Pemprov bentuk tim penyelesaian aset Arcamanik

BANDUNG (bisnis-jabar.com): Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membentuk tim penyelesaian masalah aset lapangan golf dan pacuan kuda di Arcamanik yang menuai polemik di media massa setelah Pemkab  Bandung meminta ganti rugi atas lahan tersebut. Kepala Biro Humas Pemprov Jabar Rudy Gandakusuma meminta agar semua pihak yang berkepentingan atas aset Arcamanik mampu menyelesaikannya melalui penyelesaian kedua belah pihak. ”Kami sudah membentuk tim pada 2010 lalu. Hal ini tidak perlu sampai menuai polemik di media massa. Penyelesaian saja kedua belah pihak,” katanya melalui rilis yang diterima hari ini. Sengketa tanah di Arcamanik mengemuka ketika Pemkab Bandung meminta ganti rugi atas pelepasan aset tanah di Arcamanik pada 1987 silam untuk keperluan pembangunan Stadion Jawa Barat. Pengalihan status kepemilikan tanah dari Pemkab  Bandung ke Pemprov Jabar sebetulnya telah selesai dengan adanya Keputusan Desa dengan pengesahan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana dimaksud dalam Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung tanggal 10 April 1984 No. 593.3/441/Ass I perihal Pelepasan Tanah Hak Pakai Desa untuk Stadion Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, belakangan kompensasi atas peralihan aset tersebut tidak berjalan lancar mengingat adanya perubahan status kawasan yang semula desa (otoritas Kab  Bandung) menjadi keluharan di bawah otoritas Kota Bandung. ”Dengan perubahan status desa menjadi kelurahan,  Pemprov Jabar menemui kendala kepada siapa kompensasi harus diberikan, mengingat  kewenangan Pemprov Jabar dibatasi dengan aturan tentang disiplin pengelolaan keuangan daerah,” katanya.(hh)