Bisnis.com, BANDUNG— Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan saat ini tidak diperbolehkan lagi lahan pesawahan dialih fungsikan menjadi perumahan ataupun fungsi lainnya.
Hal tersebut menurutnya sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto beserta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes YPT) Yandri Susanto.
“Hari Selasa lalu kita bertemu dengan Presiden [Prabowo Subianto] sudah diputuskan tidak boleh lahan sawah untuk perumahan, tolong Pak Mendagri, Pak Mendes kita buatkan suratnya, kalau perlu hari ini juga, jangan lama-lama,” ungkap dia dalam peringatan Hari Desa Nasional, di Desa Cibeureum, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Rabu (15/1/2025).
Ia mengatakan, jangan sampai tujuan untuk menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan malah terhambat karena perizinan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman terus diberikan.
“Jangan kita mau membangun yang lain-lain tapi akhirnya lahan-lahan buat pertanian akhirnya kita kurangi sendiri,” jelasnya.
Untuk itu, ia meminta, semua level pemerintahan, baik pusat, gubernur, bupati/walikota hingga kepala desa untuk membuat keputusan yang dijalankan terkait hal ini.
Baca Juga
“Semua yang punya kewenangan di sini saya minta buatlah keputusan di level masing-masi g, dan dijalankan, jangan cuma buat keputusan, yang Gubernur buat, yang Bupati/walikota buat, yang kepala desa buat juga, perlu keberanian, kecepatan,” ungkapnya.
Ia memastikan, hal ini sudah disetujui dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk menciptakan ketahanan pangan nasional.
“Saya pastikan Presiden setuju karena minggu lalu Mendagri dan saya ketemu, sudah setuju dengan langkah itu,” tegasnya.
