Bisnis.com, BANDUNG — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat mendorong sektor perbankan dan industri keuangan lainnya untuk menyalurkan pembiayaan terhadap sektor-sektor ekonomi hijau untuk mendorong net zero emission pada 2060.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muslimin Anwar mengatakan pihaknya bersama pemerintah sudah menerbitkan kebijakan multifinancing multisektoral untuk mendorong sektor perbankan bisa menyalurkan kredit kepada sektor ekonomi hijau.
“Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan di antaranya Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial untuk mendorong RPIM untuk bank-bank menyalurkan menyalurkan kreditnya ke sektor-sektor ekonomi hijau,” jelasnya dalam West Java Energy Forum (WJEF) 2024, di Kota Bandung, Kamis (21/11/2024).
Muslimin menjelaskan upaya ini untuk menekan potensi kerugian Indonesia jika tidak ada mitigasi untuk mencapai net zero emission (NZE) di 2060 mendatang.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kerugian yang terjadi akibat tidak adanya mitigasi untuk mencapi NZE sejak 2020-2024, terjaid kerugian mencapai Rp544 triliun. Angka itu kemungkinan secara gradual akan meningkat mencapai 40% PDB pada 2050.
“Oleh karena itu Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi untuk meningkatkan potensi green economy agar bisa terus berkembang,” jelasnya.
Baca Juga
Berdasarkan catatannya, secara nasional, berdasarkan 35 sampel bank yang menguasai pangsa 79%, kredit terhadap sektor ekonomi hijau mencapai Rp509 triliun dengan pertumbuhan year-on-year (y-o-y) 15,05%.
“Sedangkan pertumhuhan untuk year to date per Juni 2024, sekitar 2,57%, sedangkan untuk energi baru terbarukan itu pangsanya masih belum mencapai 10%,” ungkapnya.
Untuk itu pihaknya mendorong perbankan untuk mulai memasilitasi pembiayaan untuk sektor-sektor ekonomi hijau yang ada di Jawa Barat.
“Dengan demikian kita berharap bahwa kita dapat memitigasi risiko potensi kerugian dan juga semakin banyak upaya untuk green financing ini, maka akan membuka banyak lapangan pekerjaan,” ungkapnya.
Ia memerkirakan, serapan pekerjaan di sektor ekonomi hijau ini hingga 2030 bisa mencapai 1,8 juta lapangan pekerjaan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga secara gradual bisa mencapai 6,3%.
Salah satu sektor ekonomi hijau yang kini diupayakan terus tumbuh di Jawa Barat adalah konsumsi dan produksi electric vehicle (EV). Ia mengaku telah mengkaji hal ini bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) tentang masa depan EV di Jawa Barat.
Jawa Barat sendiri menurutnya berpotensi untuk menjadi rumah bagi produksi kendaraan listrik serta baterai listrik itu sendiri.
“Kami juga mendukung vokasi SMK agar mereka bisa terserap apabila nanti industri EV semakin besar dengan mendukung sarana prasarana praktikum mereka,” jelasnya.
Untuk sektor perbankan, ia juga meminta sektor ini agar ikut berpartisipasi untuk menciptakan ekosistem pembiayaan ekonomi hijau yang baik.
Ia mengakui, memang dalam sektor ekonomi hijau ini memiliki risiko dan pembiayaan yang besar. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa tentunya untuk membangun beberapa ekonomi hijau ini biayanya cukup mahal dan memang masih menjadi hal baru yang membutuhkan teknologi yang juga baru.
“Dan tentunya harus memberikan literasi baik kepada kalangan perbankan, investor, dan juga project owner,” ungkapnya.
Beberapa contohnya adalah bagaimana sektor pertanian dan perikanan yang bergantung pada musim. Sehingga terkadang risiko gagal panen akan berbanding lurus dengan potensi gagal bayar.
“Dan itu tentunya akan menyebabkan apabila mereka pendanaannya adalah dari perbankan tentunya akan memiliki berpotensi menimbulkan gagal bayar kepada perbankan,” ungkap dia.
Oleh karena itu saat ini pihaknya terus meningkatkan awareness, hingga nanti sampai pada tingkat mendapatkan dukungan.
“Apabila literasi itu semakin meningkat bahwa itu penting di kemudian hari dan dampak daripada perubahan iklim itu benar-benar kita rasakan semakin banyak orang yang berkecimpung untuk mendanai ekonomi hijau ini,” jelasnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah berupaya untuk menggenjot bauran energi lewat pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di sekolah.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pihaknya membangun PLTS Atap di tujuh sekolah.
Dengan pemasangan PLTS Atap ini, pihaknya berharap bisa mengurangi biaya operasional sekolah sekaligus memberikan pemahaman kepada siswa soal Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Di sekolah itu strategis, karena bisa menjadi sarana sarana edukasi, menjadi sarana sosialisasi. Karena nanti mereka yang akan menjadi calon-calon pemimpin yanf nantinya tentu harus memiliki awareness terkait transisi energi ini,” jelasnya.
Nilai investasi dari pembangunan PLTS Atap di tujuh sekolah ini menurut Ai mencapai Rp5 miliar-Rp6 miliar.
