Bisnis.com, BANDUNG--Baru saja tiba di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Rabu (4/9/2024) pukul 19.14 WIB, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin sudah menetapkan agenda lanjutan.
Malam itu, agendanya harusnya ditutup dengan menghadiri gala dinner International Meeting on Best Practice of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries yang digelar Kementerian ATR/BPN.
Kabar adanya kebakaran di hutan di kawasan Tangkuban Parahu, Kabupaten Bandung Barat mengusiknya. Selepas agenda di Trans itu, ia berniat untuk pergi ke lokasi kebakaran yang dikabarkan susah diakses. Terlebih malam sudah mulai jatuh.
Saya berupaya mencegahnya untuk tidak serta merta berangkat ke lokasi. Mulai dari informasi mobil pemadam kebakaran sulit masuk karena buruknya akses ke kawasan hutan taman wisata Gunung Tangkuban Parahu, sampai kurang amannya ruas jalan karena minim penerangan.
Berharap ia mengurungkan diri dan akan memeriksa esok hari. Upaya saya tak berhasil, Bey tak bisa dicegah. "Besok susah waktunya, suka kalau ke lapangan teh jadi nggak ngantuk, semangat," katanya kepada Bisnis.
Benar saja, pukul 20.25 WIB, ia meluncur ke kawasan Gunung Tangkuban Parahu.
Baca Juga
Ini adalah salah satu dari potret kepemimpinan Bey selama satu tahun memimpin Jawa Barat. Sejak menjabat 5 September 2023 lalu, ia sigap mengunjungi lokasi bencana, kecelakaan lalu lintas hingga rajin memeriksa harga pangan di pasar rakyat.
Di kalangan wartawan, ia dijuluki Bey Quick Response, alih-alih menggantikan Jabar Quick Response (JQR)--tim bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang ia bubarkan setelah 2 bulan pertama menjabat sebagai Pj Gubernur Jabar.
Ia gusar jika ada bencana, apalagi jika tengah di luar Bandung. "Kata BNPB kasus bencana di Jawa Barat itu 2023 lalu ada 750. Maka saya itu kalau keluar kota, sebisa mungkin, kalau ada bencana kurang dari 24 jam saya harus ke lokasi,” katanya.
Bey juga mengingat pesan khusus Presiden Jokowi untuknya sebelum menjadi Pj. Dia diminta untuk mendengarkan betul keluhan masyarakat dan sering-sering turun ke lapangan guna belanja masalah.
Karena itu, kebiasaan dirinya berdialog dengan petani, pedagang pasar, dan warga di lokasi bencana, menjadi gambaran rutin setahun kepemimpinannya.
Kadang-kadang ia kecele juga. Saat gempa bumi terjadi di kawasan Garut Selatan, langsung meluncur ke lokasi kejadian yang dikabarkan ada kerusakan, sampai di sana warga justru tengah asyik botram alias makan siang bersama. "Diperhatikan itu penting buat masyarakat, bagi saya datang cepat ke tempat bencana itu prioritas, penting,” katanya.
Pernah juga saat meluncur ke lokasi pergerakan tanah di Cianjur, dirinya kelewat cepat, karena belum ada satupun unsur Pemkab Cianjur yang datang ke lokasi.
Beberapa kali ia membatalkan rencana incognito ke suatu tempat dengan alasan infonya bocor dan malah mendapat sambutan.
Dua orang polisi yang melekat menjadi pengawalnya mengaku incognito atasannya ke beberapa tempat kerap berlangsung spontan. Alhasil, Bey kerap tidak dikenali atau bahkan dicurigai oleh satuan pengamanan karena tidak pernah membawa iring-iringan.
Anti protokoler, lebih suka menumpang mobil patroli pengawal ketimbang mobil dinas yang mewah, malas jika terlalu diekspose membuat sosoknya memang tidak begitu dikenali dalam setahun terakhir.
Bey sendiri tidak terlalu peduli, menurutnya yang penting dia memberikan warna, inovasi, kerja lurus dan tanpa kepentingan pribadi untuk Jawa Barat.
"Saya selalu menempatkan diri sebagai ASN, bukan seorang gubernur," ujarnya.
***
Menjabat Pj Gubernur Jawa Barat bukanlah hal mewah, ini adalah tugas yang tidak mudah.
Bey sejak awal dihadapkan pada banyak persoalan pelik yang tidak tuntas di Bumi Pasundan ini: Sampah, pengangguran yang tinggi, angka stunting yang tinggi, transportasi publik yang tidak terpadu, sepinya Bandara Kertajati, gejolak upah buruh, pendidikan yang tidak merata, ketahanan pangan hingga mengawal Pemilu 2024.
"Awal saya menjabat, asam lambung saya tinggi," katanya.
Lantas ia mengurai satu persatu persoalan. Kedekatannya dengan Istana membuat beberapa langkah yang diambil terasa seperti langkah kuantum. Seperti, tiba-tiba ia berangkat ke Jepang menyusul rombongan Presiden Jokowi, lalu pulang membawa oleh-oleh MoU Investasi TPPAS Legoknangka, Kabupaten Bandung dengan pihak Sumitomo.
Legoknangka, bertahun-tahun meliput di Gedung Sate adalah proyek KPBU yang minim sekali progresnya. Di kepemimpinan Bey, mimpi mewujudkan proyek Waste to Energy perlakan mulai menunjukan kemajuan.
Lalu jalur tambang, Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR), dan kerusakan jalan provinsi yang tak tertangani karena tak ada anggaran memadai menemukan jalan keluarnya usai Bey bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Dari sana muncul komitmen anggaran dan perhatian.
Lobby-nya cukup ampuh, maka tak heran ia di awal-awal dijuluki sakti oleh para pewarta karena mampu memecah kebuntuan proyek.
Bey juga gregetan dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka. Ketika seluruh penerbangan komersial dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung sudah beralih ke Kertajati, okupansi di bandara seluas 3.200 hektare tersebut belum memenuhi ekspektasi.
Beberapa kali bergandengan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Bey melecut jajarannya untuk menghidupkan bandara tersebut. Meski tampaknya butuh waktu, kepeduliannya pada Kertajati bisa dibilang bukan basa-basi.
Yang paling mencolok dan menempuh risiko adalah ketegasannya mengawal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB 2024. Menurutnya kecurangan yang sudah berlangsung lama di PPDB harus dihentikan, terlebih keluhan dari orang tua tersebut bukan hanya satu-dua.
Pihaknya bersikap keras karena ingin serius menegakan aturan, namun dari temuan di lapangan pihaknya mengaku sedih karena orang tua yang mengatur supaya anaknya bisa diterima di sekolah favorit.
Dia menunjuk upaya melanggar aturan dilakukan lewat modus penggandaan kartu keluarga, cuci rapor. Hasilnya sekitar 270 siswa dianulir dari sejumlah sekolah negeri.
Efeknya menurut Bey sampai hari ini pihaknya dan Dinas Pendidikan Jawa Barat terus didemo.
Tak ragu juga ia menangguhkan sejumlah kebijakan. Soal pelepasan obligasi daerah misalnya, secara tegas ia menolak dan mengukur diri. Pelepasan obligasi daerah harus dilakukan dengan cermat mulai dari peruntukannya untuk apa serta nilai ekonomi yang didapat dari obligasi daerah. "Jangan sampai membebani pemerintah provinsi ke depan," katanya.
Menurutnya pihaknya tidak mau menyetujui pelepasan obligasi daerah karena durasinya bisa sampai 7 tahun ke depan. Yang artinya, keputusan tersebut bisa membebani keuangan pemerintah provinsi.
"Obligasi daerah selama saya jadi Pj nggak mau. Nggak usah. Obligasi itu, diputuskan hari ini tapi kan panjang 7 tahun atau berapa tahun, saya nggak enak, kayak memberikan beban pada pemprov," tuturnya.
Bey juga membuktikan bisa membawa jajarannya bersikap netral selama Pemilu 2024. Laporan dari rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mencatat Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengantongi angka yang rendah dibanding provinsi lain terkait pelanggaran netralitas ASN selama Pemilu 2024.
Bukan capaian yang mudah.
***
Meski sudah menampilkan sosok yang sederhana, tanpa batas dan bisa menjadi panutan bagi ASN Pemprov Jawa Barat, citra diri itu tidak serta merta diikuti. Kebijakan Friday Car Free yang diambilnya pada akhir 2024 lalu bisa dibilang gagal.
Kebiasaanya berjalan kaki dari rumah dinas ke Gedung Sate, menumpang kendaraan umum, dan tidak menggantungkan gerak pada kendaraan pribadi dalam program tersebut tidak membuat ASN serta merta mengikuti.
Friday Car Free sukses membuat Gedung Sate lengang, namun di areal sekitarnya kemacetan malah timbul. ASN menjadikan sejumlah titik sebagai kantong parkir baru, kebijakan ini tidak efektif, tidak mampu mengubah kebiasaan ASN--bahkan warga pada umumnya untuk beralih pada kendaraan umum.
Kini setelah Friday Car Free, ia ubah kebijakannya menjadi zero emisi Kamis-Jumat di Gedung Sate. Kendaraan listrik, sepeda, diperkenankan masuk. Sementara kendaraan lain, kemungkinan besar masih akan mencari areal-areal parkir di sekitar Gedung Sate. Tidak mengubah banyak sepertinya, sebuah upaya yang butuh waktu panjang.
Pembenahan BUMD juga tampaknya hanya galak di awal. Penandatanganan pakta integritas dan ancaman direksi yang tidak becus mundur, terkesan hanya macan kertas.
Kondisi BUMD yang babak belur selama tiga tahun terakhir karena persoalan manajemen dan pembinaan yang buruk masih belum menemukan solusi.
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 yang diterima Pemprov Jawa Barat atas lapioran hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 diwarnai cedera. Dari hasil LHP, BPK menemukan adanya kerugian di dua BPR yang sahamnya dimiliki Pemprov Jabar yakni, PT BPR Intan Jabar dan BPR Indramayu Jabar.
BPK juga meminta Pj Gubernur Jabar menginstruksikan Inspektorat agar memantau dan melaporkan perkembangan proses hukum dan indikasi tindak pidana korupsi pada 2 BPR tersebut. Ini pukulan sebetulnya bagi Pemprov dalam urusan pembinaan BUMD.
Tersiar kabar, ada BUMD yang tengah melakukan praktik re-eavaluasi aset agar buku dan keuangannya tampak hijau di mata pemegang saham. Ada BUMD yang berharap mendapatkan lagi suntikan pinjaman daerah guna menutup hutang yang kelewat tinggi.
Mungkin kabar ini sayup-sayup sudah didapat Bey Machmudin. Tapi mengurus BUMD di Jawa Barat yang jumlahnya banyak ini memang bukan pekerjaan mudah, sebuah eufimisme.
Di luar itu, Bey dan jajaran juga berkejaran dengan tenggat menuntaskan sejumlah persoalan makro yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat seperti stunting, inflasi, angka kemiskinan dan lain-lain.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023, angka prevalensi stunting usia 0-59 tahun di Jawa Barat menyentuh angka 21,7 %. Angka itu masih di atas rata-rata prevalensi stunting di Indonesia (21,5 %). Angka itu juga menunjukkan prevalensi stunting Jabar naik 1,5 % dibandingkan tahun 2022 yang menyentuh 20,2 %.
Meski ada penurunan, kemiskinan masih jadi problem. Meski turun, namun jumlah penduduk miskin di Jabar masih jadi yang terbanyak kedua di Indonesia.
Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat menurun pada Maret 2024 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). BPS Jabar mencatat, persentase penduduk miskin ada di angka 3,89 juta orang atau 7,46%. Angka itu menurun 0,16% dari Maret 2023 dan turun 0,52% dari September 2022.
Selain itu, presentase penduduk miskin perkotaan juga turun dari 7,19% di Maret 2023 menjadi 7,07% di Maret 2024. Sedangkan persentase penduduk miskin perdesaan turun dari 9,30% di Maret 2023 jadi 9,07% di Maret 2024.
Di masa kepemimpinannya ia meramu strategi dengan menggandeng seluruh camat di Jawa Barat untuk fokus dan bekerjasama menuntaskan urusan makro ini. Bey juga memberikan tugas tambahan pada para kepala dinas untuk menjadi pendamping kabupaten/kota.
***
Terlepas dari seabrek masalah dan pekerjaan rumah yang belum tuntas, Bey adalah gambaran pemimpin yang baik. Bagi saya pribadi, upayanya mendobrak batas di ASN Pemprov Jabar patut diapresiasi.
Saya ingat, ratusan ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) antusias mencatat nomor handphone pribadinya saat diumumkan di sebuah acara.
Saya ingat senyum cerah para pengawalnya yang diminta untuk tidak memperlakukannya seperti seorang raja. Saya juga banyak mendapat cerita bagaimana lelaki kelahiran Cirebon, 15 April 1970 menolak banyak privilege.
Rumahnya di Jalan Garut, Bandung sederhana sekali, kendaraannya apalagi, satu-satunya barang bagus di garasinya adalah Vespa Matic keluaran terbaru. Itupun, "saya beli dari uang warisan," ujarnya.
Hari ini, 5 September 2024 tepat satu tahun ia memimpin. Jika takdirnya, ia akan menjalani perpanjangan masa jabatan sebagai Pj hingga Maret 2025 mendatang.
DPRD Jabar sendiri dua pekan lalu sudah mengusulkan namanya ke Kementerian Dalam Negeri untuk kembali diperpanjang sebagai Pj Gubernur Jabar.
"Kami PNS tidak pernah meminta jabatan, tidak memilih jabatan. Intinya diberikan, dijalankan," ujar Bey.Sosok ASN santun yang mengagumkan.
