Bisnis.com, CIREBON- Perwakilan buruh di Kabupaten Cirebon menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan meminta pemerintah daerah hingga DPRD untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
Perwakilan buruh Kabupaten Cirebon, Fahmi mengatakan pemerintah daerah maupun legislator harus memfasilitasi para buruh menyampaikan aspirasi. Salah satu dukungannya berupa surat pernyataan.
"Meskipun Tapera ini produk pusat, kami meminta pemerintah daerah membantu untuk menyampaikan ke pusat. Saya yakin permintaan ini bisa lebih didengar," kata Fahmi di Kantor Bupati Cirebon, Rabu (19/6/2024).
Fahmi mengatakan program Tapera membebani biaya hidup buruh lantaran 3% dari gaji para buruh dipotong untuk iuran tersebut. Belum lagi, buruh masih dibebani oleh potongan berbagai iuran lainnya.
Selain itu, para buruh dipastikan tidak bakal mampu membeli rumah dengan potongan iuran sebesar 3% dalam 10 sampai 20 tahun menjadi peserta Tapera.
"Kami meminta bantuan dari pemerintah daerah agar Kabupaten Cirebon tetap kondusif. Gaji yang kami dapatkan tidak seberapa, tetapi kami harus menanggung beban yang luar biasa dengan iuran Tapera," kata Fahmi.
Baca Juga
Tapera dalah dana simpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
Dana program Tapera tersebut kemudian dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
Penjabat Bupati Cirebon Wahyu Mijaya menyebutkan harus ada diskusi panjang dengan perwakilan buruh terkait permintaan tersebut. Hal ini lantaran kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah pusat.
"Saya minta buruh tetap menjaga kondusivitas Kabupaten Cirebon di tengah ramainya isu Tapera," kata Wahyu.
