Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengambil langkah terkait masih banyaknya calon jemaah haji 2023 asal Jabar yang belum melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 Hijriah/2023 Masehi.
Ridwan Kamil mengatakan persoalan ini merupakan kewenangan Kementerian Agama Kanwil Jabar. Namun Pemprov bakal turut andil membantu membuat solusi agar calon haji bisa membayar dan kuota bisa terpenuhi.
"Kewenangan bukan di Pemprov Jabar tapi kami akan fasilitasi mediasinya yang pasti tidak mungkin berangkat kalau belum lunas," katanya dikutip Rabu (17/5/2023).
Belajar dari persoalan ini, pihaknya meminta masyarakat memanfaatkan kesempatan berangkat haji yang sudah diberikan oleh Kemenag. Peluang untuk berangkat ke tanah suci sendiri tergolong tidak mudah karena harus mengatre.
"Tapi jangan sampai kuotanya yang sudah susah-susah orang nunggu sampai belasan tahun tidak termanfaatkan. Saya kira kita akan sangat menyesali itu," ucapnya.
Langkah yang akan diambil saat ini oleh Pemprov Jabar yaitu mediasi dengan para calon jemaah haji.
Di sisi lain ia menegaskan, berangkat haji sendiri diberikan untuk yang mampu, artinya jika ada yang belum mampu maka kuota sementara diberikan terlebih dahulu pada yang mampu.
"Kami akan mediasi, tapi saran saya sama dengan yang tadi ditanyakan, kalau yang belum (lunas) karena syarat haji itu kan mampu. Jadi kalau belum mampu jangan dipaksakan. Maka berikan jatahnya kepada yang sudah mampu alias yang sudah melunasi," katanya.
Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar Dedi Sopandi memastikan pihaknya akan mencarikan jalan keluar bagi persoalan ini secepatnya. Mengingat dari 4.460 jemaah yang belum melunasi, ada sekitar 800 jemaah yang saat ditelusuri alamatnya fiktif.
“Untuk yang 800-an ini, kita akan ambil keputusan segera, kuota yang ada akan dialihkan pada jemaah yang sudah melunasi Bipih sejak 2015 lalu,” katanya.
