Bisnis.com,BANDUNG—Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengendalikan inflasi di bulan ramadan dan menjelang Idulfitri 2023 tak hanya lewat operasi pasar murah (OPM).
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar melakukan upaya strategis pengendalian pasokan dan harga pangan lewat Gelar Pangan Murah (GPM) di kabupaten/kota mulai pekan ini.
“Sesuai instruksi Pak Gubernur Ridwan Kamil, operasi pasar murah Disperindag Jabar itu dilakukan di pasar-pasar, kalau GPM digelar di pusat-pusat keramaian seperti alun-alun, perkantoran instansi hingga level desa,” kata Kepala DKPP Jabar Moh Arifin Soedjayana, Rabu (12/4/2023).
Menurutnya berdasarkan penganggaran pada 2023 ini GPM dilakukan sebanyak 89 kali, tak terbatas hanya menghadapi Idulfitri.
Arifin merinci dari APBD reguler Jabar kegiatan dilakukan 26 kali, kemudian dari APBN melalu Badan Pangan Nasional sebanyak 10 kali, kemudian anggaran dari Bank Indonesia untuk 26 kali GPM.
“Dari APBD juga ada anggaran Bantuan Tidak Terduga yang dipakai untuk kegiatan GPM sebanyak 27 kali, jadi totalnya 89 kali sebagai langkah pengendalian harga dan pasokan,” ujarnya.
Arifin menuturkan dalam anggaran Bantuan Tidak Terduga, GPM digelar sebanyak 1 kali per kabupaten/kota. Tahun ini, dari 27 daerah, hanya Purwakarta yang tidak mengambil alokasi.
“Purwakarta tidak mau karena sudah penuh jadwal GPM-nya sampai lebaran,” tuturnya.
Sementara untuk alokasi anggaran yang berasal dari APBD reguler, Bank Indonesia, dan Bapanas pihaknya mengucurkan sesuai ajuan dari kabupaten/kota.
DKPP Jabar sendiri mencatat awal pekan ini Kabupaten Karawang dan Subang sudah menggelar GPM. Menurutnya program GPM secara konsisten terus dilaksanakan di berbagai kabupaten dan kota. Program ini sangat penting sebagai instrumen pengendali harga.
“Khusus setiap menjelang HBKN kita akan tambah intensitas pelaksanaannya seperti jelang dan saat Ramadan tahun ini,” ungkapnya.
Sebelumnya Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan kenaikan harga pangan akan terus dipantau, jika sudah mendekati ketidakwajaran maka pihaknya akan melakukan tiga intervensi. Pertama, operasi pasar, kemudian program pangan murah yang digelar di luar pasar.
Langkah ketiga jika harga naik karena dipicu oleh ongkos transportasi maka Pemprov Jabar sudah menyiapkan bantuan tidak terduga (BTT) untuk mensubsidi agar harga turun.
“Operasi pasar murah ada Rp10 miliar, kita datangi titik-titik yang mengalami kenaikan,” ujarnya.
