Bisnis.com, BANDUNG—Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mencegah kenaikan inflasi sepanjang 2023 ini.
Kepala Disperindag Jabar Iendra Sofyan mengatakan Jawa Barat menghadapi tantangan yang tidak sederhana dalam menurunkan inflasi pada 2023 ini. Pada Desember 2022 inflasi Jawa Barat mencapai 6,04 persen (y-o-y) lebih tinggi dari Inflasi Nasional sebesar 5,51persen (y-o-y) yang didorong oleh pelaksanaan Hari Natal dan Tahun Baru.
Adapun berdasarkan kelompok, Inflasi Jawa Barat didorong oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 1,67 persen, kemudian Transportasi 1,62 persen dan Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 1,28 persen.
“Kenaikan angka ini karena dipicu kenaikan harga BBM,” katanya dalam acara Pemaparan Program Kerja Disperindag Jabar 2023 di Bandung, Kamis (26/1/2023).
Menurutnya Disperindag berperan mengendalikan kenaikan inflasi di sektor hulu setidaknya sudah menyiapkan empat langkah strategis sepanjang 2023 ini. Pertama intensif melakukan pemantauan harga dan operasi pasar dengan mengoptimalkan sokongan APBD. “Pengawasan ini harus clear soal informasi harga,” ujarnya.
Khusus operasi pasar murah, pada 2022 lalu pihaknya berbekal anggaran Rp15 miliar bisa menjangkau 154.119 rumah tangga miskin (RTM), sementara pada 2023 dengan anggaran Rp10 miliar operasi pasar ditargetkan menyasar 118.000 RTM. “OPM diberikan khusus pada warga yang berpendapatan rendah dan sesuai data tingkat kesejahteraan sosial (DTKS),” tuturnya.
Pihaknya juga menyiapkan langkah agar sinergi dan kolaborasi, kerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan antar daerah dalam penyediaan komoditi bahan pokok bisa terus dilakukan. “Memang ini hanya pemicu, tapi kami terus mendorong,” katanya.
Sementara langkah terakhir Pemprov Jabar juga sudah kini memiliki Pusat Distribusi Provinsi (PDP) di Purwakarta. "PDP perannya sama kayak Bulog dan secara bertahap PT Agro Jabar akan menyerap dan mengendalikan atau membeli bahan pokok untuk masyarakat, untuk tahap awal ini beras,“ katanya.
Di tempat yang sama, Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis UPI Amir Machmud mengatakan program-program yang disiapkan Disperindag Jabar sudah tepat dan terarah. “Program dinas sudah bagus, mulai dari inflasi sampai IKM dan logistik,” ujarnya.
Menurutnya Jawa Barat memiliki tantangan cukup berat di sektor ekonomi karena tahun ini ekonomi global dipenuhi ketidakpastian, kemudian Indonesia memasuki tahun politik yang memungkinkan terjadinya banyak perubahan kebijakan.
Dia meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan kerja pengendalian inflasi pada pemenuhan dan ketersediaan bahan pokok. Dengan kondisi ini, Artinya pemerintah harus memperbanyak stok barang. Sebab, dengan kondisi barang yang banyak maka stabilitas harga bisa lebih dikendalikan.
"Bisa makan satu piring di warung dapat banyak lauk, sekarang cuma dapat tempe gak dapat telor. Inflasi juga akan berdampak ke pengangguran. Kalau harga bahan baku mahal ini akan berpengaruh. Makanya pemerintah harus banyakin stok barang," katanya.
Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad Kurniawan Saefullah mengatakan dari kurva ekonomi Jawa Barat yang sempat mengalami penurunan tajam karena pandemi Covid-19 dan mulai merangkak naik menumbuhkan optimisme.
“Dari data-data yang disampaikan Disperindag, saya terkesima, kita mampu bangkit dari keterpurukan, kuncinya ada di penguatan UMKM,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
