Bisnis.com, SUMEDANG - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong akademisi dan ahli untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat yang saat ini berlangsung.
Pasalnya, Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo kontestasi Pilkada secara langsung selain ongkosnya makin mahal, juga memperparah praktik money politic di masyarakat.
"Pemilihan langsung, saya mendorong segera evaluasi, apakah pemilihan langsung yang kita pilih sekarang terutama di tingkat Pilkada lebih banyak mudarat atau manfaatnya, saya serahkan kepada para akademisi dan ahli untuk mengkaji sistem yang kita pilih hari ini," kata Bamsoet saat ditemui usai meresmikan PT Ratansha Purnama Abadi, di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Kamis (13/10/2022).
Dengan meningkatnya potensi praktik money politic di masyarakat maka kata dia, akhirnya tidak memberikan pembelajaran demokrasi yang baik di masyarakat.
"Karena ke depan, selain cost politiknya yang semakin tinggi tapi money politic-nya yang semakin menggila, sehingga tidak memberikan pembelajaran yang positif bagi masyarakat tetapi sebaliknya," jelasnya.
Pada akhirnya, Bamsoet menilai pesta demokrasi lima tahunan yang seharusnya mempertandingkan gagasan dan juga mengejar aspirasi masyarakat, malah hanya akan terjadi demokrasi angka-angka.
"Sehingga kita terjebak pada situasi demokrasi angka-angka, yang kita kejar bukan aspirasi masyarakat, tapi mengejar angka-angka supaya kita menang, supaya kursi kita nambah, kita tidak ingin demokrasi kita terjebak pada sistem demokrasi kapitalis, Tapi sistem demokrasi yang benar-benar Pancasila, baca saja di Sila ke-4," imbuhnya.
Yang lebih parah, efek dari ongkos politik dan money politic yang semakin tidak masuk akal, mengakibatkan banyak kepala daerah yang menghalalkan segala cara ketika memimpin saat terpilih, untuk mengembalikan modal politik yang ia keluarkan saat proses Pilkada.
"Karena mengapa saat ini menjelaskan kepada kita semua semakin banyak kepala daerah yang terkena OTT, bukan semakin menurun malah terus menambah, karena biaya demokrasi yang semakin tinggi, money politic yang semakin dahsyat," tutupnya. (K34)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
