Bisnis.com, BANDUNG - Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat Hasbullah Rahmad menegaskan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) konsisten ingin mematahkan momok politik transaksional dan identitas pada Pilpres 2024.
PAN tidak ingin Pilpres 2024 terjebak dalam pembelahan sosial yang diakibatkan oleh kuatnya faktor figur ketimbang gagasan dalam menentukan Calon Presiden.
"Keberadaan KIB mematahkan momok politik yang selama ini berlangsung 5 tahun sekali. Pertama, kita masih terjebak figur. Prakteknya terjadi, transaksional. Nah sekarang KIB membalikan semua fakta itu dengan mengedepankan ide dan gagasan," kata Hasbullah pada diskusi "Galang Aspirasi" GASPOL yang diselenggarakan PWI Jawa Barat Pokja Gedung Sate di Kapulaga Resto, Bandung, akhir pekan ini.
Politisi yang saat ini menjabat Ketua Fraksi PAN di DPRD Jabar menjelaskan politik identitas yang terjadi sejak Pilpres 2014 ini diawali dengan muncul dua figur yang kuat dan membelah rakyat.
"KIB bersungguh-sungguh memberikan program dan gagasan tanpa terjebak pada perdebatan figur. Karena awalnya terjadi narasi identitas cebong kampret karena ada 2 figur yang kuat yang membuat faksi ke bawah, jadi kita tidak mau terjebak lagi. Mudah-mudahan keberadaan KIB menghilangkan politik identitas di Pemilu 2024. Itu satu langkah yang kita dorong," kata politisi yang akrab dipanggil Bang Has ini.
Menurut Bang Has, narasi-narasi pembelahan itu harus digeser dengan konsep gagasan dan ide, bagaimana memperkuat ekonomi bangsa dengan mengedepankan produksi yang efektif.
"Jika bonus demografi kita manfaatkan dan kita lakukan pemberdayaan ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan impor. Saya kira income per kapita kita akan naik ke kelas yang lebih baik. Maka negara yang survive ke depan tidak hanya ditentukan oleh tentara dan militer, tetapi ditentukan oleh bagaimana penguasaaan teknologi sumber energinya dan ketahanan pangannya" katanya.
Dalam pelaksanaan dan tindak lanjut koalisi di daerah, DPW PAN Jawa Barat, lanjut Bang Has, secara bersama-sama dengan mitra koalisinya, Golkar dan PPP telah aktif melakukan konsolidasi sampai ke tingkat Kabupaten/Kota.
PAN menurutnya sangat mendukung keberadaan KIB untuk turun di tingkat Kabupaten/Kota dan pihaknya sudah lakukan konsolidasi pada level Kabupaten/Kota.
"Harapkan kami, keberadaan KIB memberikan sebuah nilai lebih dalam proses demokratisasi dalam rangka mencari calon-calon pemimpin nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan mengedepankan ide dan gagasan. Tidak lagi mengedepankan politik identitas yang membelah" pungkasnya.
